96 Orang Positif Corona Hingga Kini, Komisi Informasi Pusat Desak Pemerintah Transparan Soal Data

96 Orang Positif Corona Hingga Kini, Komisi Informasi Pusat Desak Pemerintah Transparan Soal Data

14 Maret 2020
Konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease (COVID-19), Kantor BNPB Jakarta. Foto: Kumparan.com.

Konferensi pers gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease (COVID-19), Kantor BNPB Jakarta. Foto: Kumparan.com.

RIAU1.COM -Jumlah kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai hampir 100 orang berdasarkan data per Sabtu (14/3/2020). Hingga saat ini, ada 96 orang yang positif terinfeksi virus corona.

"Tracing sudah dilaksanakan dengan jumlah kasus positif total ada 96," kata Juru bicara pemerintah terkait virus corona Achmad Yurianto atau akrab disapa Yuri dikutip dari Kumparan.com, Sabtu.

Jumlah orang yang terpapar corona bertambah pesat dari sebelumnya yang baru 69 orang. Jika dihitung, ada 27 kasus baru orang yang terpapar corona.

Namun dalam penjelasannya hari ini, Yuri tidak menjelaskan secara spesifik dari klaster mana dan sumber terpaparnya 27 orang tambahan ini. Bahkan, jenis kelamin dan umur pasien juga tidak disebutkan sama sekali.

Yuri juga tidak menyebut dirawat di mana para pasien itu. Meski demikian, Yuri menyebut daerah penyebaran virus corona di antaranya adalah Jakarta, Jabar termasuk di Bandung, Tangerang.  Kemudian, Jawa Tengah (Solo, Yogya) dan di Bali, Manado, Pontianak.

Namun, lagi-lagi, Yurianto tidak menyebut rincian jumlah pasien di setiap daerah yang disebutkan itu. Masalah lain, pemerintah tidak menampilkan data yang jelas di website https://infeksiemerging.kemenkes.go.id/ soal detail kasus. Hanya sedikit sumber kasus yang disebut. Selebihnya, dirahasiakan.

Hal itu yang menyebabkan Komisi Informasi Pusat (KIP) buka suara. Wakil Ketua KIP, Hendra J Kede, meminta pemerintah transparan dan membuka seluruh info tentang pasien positif corona.

Dia bahkan meminta pemerintah membuka informasi, termasuk identitas, alamat, hingga riwayat kunjungan pasien itu. Menurutnya, hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mawas diri dan antisipatif apabila pernah berada di dekat pasien itu.

"Warga haruslah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya untuk melaksanakan PODIS itu. Sementara informasi utama yang diperlukan warga untuk melakukan pencegahan itu adalah informasi tentang orang yang tertular virus corona, informasi riwayat perjalanan orang tertular virus corona, informasi tempat tinggalnya, informasi lingkungan tinggalnya, informasi lingkungan kerjanya, dan lain sebagainya," terang Hendra.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengungkap alasan kenapa Presiden Joko Widodo tidak mengungkap semua informasi ke publik.

BIN memastikan, Presiden Jokowi bukannya tidak mau transparan. Namun, langkah dilakukan untuk meredam kegaduhan yang berpotensi terjadi bila semua info disampaikan ke publik.

"Kalau Presiden terkadang ada info yang tidak semua dibuka ke publik adalah wajar," ujarnya.