Anggota DPR RI, Abdul Wahid
RIAU1.COM - Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan berupa Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) menurut pimpinan Banleg DPR RI Abdul Wahid sudah cukup baik.
“Menurut saya semua itu bisa diatasi dengan pengawasan ketat oleh pemerintah terhadap perusahaan kelapa sawit. Pada dasarnya kebijakan ini sudah cukup baik,” kata dia, Rabu, (2/2/2022).
Dia mengatakan kebijakan DMO dan DPO hadir untuk menstabilkan harga minyak goreng, sehingga masyarakat tak lagi terbebani dengan harga tinggi.
Meski demikian, dia tak menapik adanya gejolak yang muncul, terutama kekhawatiran petani sawit di daerah, seperti di Riau, yang berpotensi anjlok.
Oleh sebab itu, dia mendorong kepada perusahaan kelapa sawit untuk tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan.
“Jadi memang pengawasan di lapangan terhadap harga TBS masyarakat, yang perlu diperketat. Kondisi di lapangan bisa saja tak sama. Jangan sampai perusahaan ambil untung di balik kebijakan ini,” sebut dia.*
