Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Kemdiktisaintek berencana mengkaji ulang untuk menyesuaikan prodi dengan kebutuhan industri. Hal itu didasari tingginya angka lulusan dari prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang terkait prodi di universitas agar kelulusan terserap maksimal. Selain itu, prodi yang tidak relevan terbuka kemungkinan akan ditutup.
"Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama," kata Badri dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Senin (27/4).
Pihak Kemdiktisaintek juga mengharapkan dukungan dari konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ujar Badri.
Oversupply Lulusan Prodi Tertentu
Badri menyebut salah satu prodi yang dinilai oversupply atau kelebihan pasokan lulusan, yaitu kependidikan.
Ia menyebut dalam statistik pendidikan tinggi, prodi ilmu sosial kurang lebih ada 60% dan porsi yang paling besar merupakan prodi kependidikan/keguruan.
"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu," kata Badri.
"Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu," imbuhnya.
Ia juga menyinggung saat ini perguruan tinggi di Indonesia menggunakan pendekatan market driven strategy dalam membuka prodi. Maksudnya, bidang prodi yang laris, akan dibuka prodinya.
"Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah," terang Badri.
"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match," tegasnya.*
