Ilustrasi/Antara
RIAU1.COM - Pemerintah belum mengoptimalkan data yang dihasilkan sistem Karhutla Monitoring System (KMS). Sehingga, langkah antisipatif meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gagal dilakukan.
Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman merespon kebakaran hutan besar di Provinsi Riau. Sebanyak 694 titik panas di seluruh provinsi di Pulau Sumatera berdasarkan catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru.
Selain kegagalan sistem KMS, tak bisa digunakannya helikopter water bombing milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, jadi catatan minus lain, yang akhirnya membuat upaya pemadaman Karhutla hanya bisa dilakukan personel darat dengan segala keterbatasannya.
BMKG Pekanbaru merilis, Provinsi Riau menyumbang hampir 40 persen dari total keseluruhan titik panas di Pulau Sumatera (259 titik panas). Provinsi lainnya, Sumatera Utara (192 titik) dan Sumatera Barat (104 titik).
BMKG Pekanbaru kemudian merinci, dua kabupaten di Riau jadi penyumbang terbesar titik panas yakni Kabupaten Rokan Hulu dengan 107 titik panas dan Rokan Hilir dengan 95 titik panas. Menyusul di bawahnya adalah Kota Dumai dengan 17 titik panas, Kabupaten Siak 15 titik dan Kampar 10 titik.
Sebaran lengkap titik panas di wilayah Riau yakni Rokan Hulu 107 titik, Rokan Hilir 95 titik, Kota Dumai 17 titik, Siak 15 titik, Kampar 10 titik, Pelalawan tujuh titik. Kemudian Bengkalis lima titik, Kuantan Singingi dua titik dan Indragiri Hulu satu titik panas.
“Titik panas di Provinsi Riau, juga jadi pemicu kabut asap, yang berdasarkan citra satelit pada Minggu, 20 Juli 2025, telah sampai ke jiran Malaysia pada siang dan sore hari,” kata Alex kepada wartawan, Senin 21 Juli 2025 yang dimuat Rmol.id.
Seharusnya, terang Alex, kuantitas titik panas yang terus menunjukan grafik peningkatan, sudah bisa terbaca oleh teknologi KMS, yang disebutkan mampu melahirkan data secara real time dan presisi tinggi.
Diketahui, sistem KMS melibatkan Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) yaitu sebuah platform online untuk memonitor dan merespon kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara. KMS ini bekerja berdasarkan citra satelit dengan resolusi tinggi dari DigitalGlobe (penyedia citra satelit terkemuka).
Sistem GWF-Fires ini mampu mengirimkan citra kebakaran hutan terkini dengan resolusi sedetil 50x50 cm.
Dengan data dan kemampuan lengkap tersebut, masih kata Alex, dari KMS dapat diperoleh lokasi tepat terjadinya kebakaran dan memperkirakan pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
“KMS yang berada di bawah kendali Kantor BP REDD+ Jakarta ini, mempunyai tiga tujuan penggunaan yaitu pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam kasus Karhutla tahun 2025 ini, BP REDD+ belum tampak kinerjanya di mata publik,” tuturnya.
Dikatakan legislator PDIP itu, karhutla merupakan kejadian yang tiap tahun terus berulang. Karhutla yang kemudian menyebabkan bencana kabut asap, juga menimbulkan permasalahan kesehatan, gangguan aktivitas kehidupan sampai dengan protes dari negara tetangga.
“Saatnya, Badan Pengelola REDD+ membuktikan kehadirannya memang bermanfaat menunjang Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.*
