Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November

17 November 2026
Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

RIAU1.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan gubernur di seluruh Indonesia akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November.

Ia menjamin hal tersebut karena telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para kepala dinas pada 13 November lalu, serta pertemuan bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November.

Dari hasil sosialisasi dan koordinasi tersebut, ia menyebut para gubernur menyatakan kesiapan menetapkan UMP sesuai jadwal.

Selain itu, kesiapan para kepala daerah juga didukung oleh pengalaman mereka pada periode sebelumnya dalam menetapkan kebijakan pengupahan.

"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis. Waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa mereka lakukan," ujar Yassierli ketika ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11) yang dimuat CNNIndonesia.com.

Ia mengatakan Kemnaker telah menyampaikan surat edaran yang berisikan data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.

Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) lima hari kemudian pada 26 November 2026.

"Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten," ujar Yassierli.

Dalam proses perumusannya, penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang mencakup perwakilan pengusaha, serikat pekerja dan buruh, serta pemerintah.

Dewan Pengupahan Daerah nantinya menggelar rapat dengan berpedoman pada data dan panduan dari Kemnaker untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan kebijakan akhir.

Adapun penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, dengan formula yang menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL ini mencakup empat aspek, yakni pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.*