Kondisi pasar yang sepi karena daya beli masyarakat yang menurun
RIAU1.COM - Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan mayoritas ahli menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.
Survei tersebut dilakukan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform survei daring. Sampel survei terdiri atas 63 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, hingga organisasi atau institusi multinasional.
“Sebanyak 33 dari 63 ahli (52 persen) menilai ekonomi Indonesia saat ini memburuk dibandingkan tiga bulan lalu. Dari jumlah tersebut, 29 ahli (46 persen) menjawab lebih buruk dan empat ahli (6 persen) menjawab jauh lebih buruk. Sisanya, 25 ahli (40 persen) menilai tidak berubah dan lima ahli (8 persen) menilai membaik. Tidak ada ahli yang menjawab jauh lebih baik,” tulis hasil survei tersebut dalam laporan resmi bertajuk LPEM Economic Expert Survey – Semester II 2026, yang dikutip Republika, Ahad (25/10/2026).
Mengenai perkembangan inflasi, survei menunjukkan sebanyak 49 dari 63 ahli atau sekitar 78 persen menilai tekanan inflasi terhadap perekonomian Indonesia saat ini tinggi. Dari jumlah tersebut, 44 ahli (70 persen) menjawab tinggi dan lima ahli (8 persen) menjawab sangat tinggi. Sisanya, 13 ahli (21 persen) menilai netral dan satu ahli (2 persen) menilai rendah. Tidak ada ahli yang menjawab sangat rendah.
Adapun mengenai penciptaan lapangan kerja, sebanyak 73 persen atau 46 dari 63 ahli menilai penciptaan lapangan kerja saat ini lebih rendah dibandingkan enam bulan lalu. Dari jumlah tersebut, 30 ahli (48 persen) menjawab lebih rendah dan 16 ahli (25 persen) menjawab jauh lebih rendah. Sisanya, 15 ahli (24 persen) menilai tidak berubah dan dua ahli (3 persen) menilai lebih tinggi.
“Sebanyak 56 persen (35 dari 63) ahli menilai lingkungan bisnis saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan lalu,” ungkap laporan tersebut.
Dari jumlah tersebut, 26 ahli (41 persen) menjawab lebih buruk dan sembilan ahli (14 persen) menjawab jauh lebih buruk. Sisanya, 24 ahli (38 persen) menilai tidak berubah dan empat ahli (6 persen) menilai membaik.
Survei LPEM Economic Expert Survey – Semester II 2026 juga mengulas ekspektasi ekonomi mendatang berdasarkan penilaian para ahli. Mayoritas ahli berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan stagnan dalam tiga bulan ke depan atau hingga akhir 2026.
“Sebanyak 52 persen ahli (33 dari 63 ahli) memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi tiga bulan mendatang tidak berubah. Sementara itu, terdapat 21 ahli (33 persen) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat,” ungkap laporan tersebut.
Tercatat, sebanyak 16 ahli (25 persen) memperkirakan terjadi perlambatan ekonomi dan lima ahli (8 persen) memperkirakan terjadi perlambatan signifikan. Sebanyak sembilan ahli (14 persen) memperkirakan ekonomi tumbuh lebih cepat, sedangkan tidak ada ahli yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi melaju secara signifikan.
Mengenai ekspektasi tekanan inflasi, sebanyak 38 dari 63 ahli atau sekitar 60 persen memperkirakan tekanan inflasi dalam satu bulan mendatang akan lebih tinggi. Dari jumlah tersebut, 34 ahli (54 persen) menjawab lebih tinggi dan empat ahli (6 persen) menjawab jauh lebih tinggi. Sisanya, 22 ahli (35 persen) memperkirakan tekanan inflasi tidak berubah dan tiga ahli (5 persen) memperkirakan inflasi bergerak lebih rendah.
Adapun sebanyak 60 persen atau 38 dari 63 ahli memperkirakan penciptaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Dari jumlah tersebut, 28 ahli (44 persen) menjawab lebih rendah dan 10 ahli (16 persen) menjawab jauh lebih rendah. Sisanya, 22 ahli (35 persen) memperkirakan tidak ada perubahan dan tiga ahli (5 persen) memperkirakan penciptaan lapangan kerja lebih tinggi.
Mengenai ekspektasi lingkungan bisnis, sebanyak 46 persen atau 29 dari 63 ahli memperkirakan kondisi lingkungan bisnis dalam tiga bulan mendatang tidak berubah dari kondisi saat ini. Sementara itu, 26 ahli (41 persen) memperkirakan kondisi lingkungan bisnis memburuk, terdiri atas 18 ahli (29 persen) yang menjawab lebih buruk dan delapan ahli (13 persen) yang menjawab jauh lebih buruk. Sebanyak delapan ahli (13 persen) memperkirakan lingkungan bisnis dalam tiga bulan mendatang membaik.
Survei tersebut juga memberikan gambaran mengenai penilaian ahli terhadap kebijakan pemerintah. Hasil survei menunjukkan bahwa para ahli masih meragukan efektivitas kebijakan fiskal saat ini dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sebanyak 11 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif dan 21 responden menilai tidak efektif. Sementara itu, kelompok responden terbesar, yakni 26 ahli, berpendapat bahwa kebijakan fiskal saat ini tidak memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi. Hanya lima responden yang menilai kebijakan tersebut efektif dan tidak ada responden yang menilai sangat efektif.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa para ahli masih berhati-hati dalam menilai efektivitas kebijakan saat ini untuk memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja. Kelompok responden terbesar, yakni 31 ahli, berpendapat bahwa kebijakan saat ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi pasar tenaga kerja. Sebanyak 18 responden menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan 12 responden lainnya menilai sangat tidak efektif. Hanya dua responden yang menilainya efektif dan tidak ada yang menilai sangat efektif.
Sementara itu, persepsi terhadap kebijakan sektor keuangan disebut membaik, meskipun sebagian besar ahli masih belum yakin akan efektivitasnya.
“Kebijakan sektor keuangan memperoleh penilaian yang lebih berimbang dibandingkan bidang kebijakan lainnya. Separuh dari para ahli menilai kebijakan saat ini tidak berdampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” terang laporan tersebut.
Adapun kebijakan moneter memperoleh penilaian yang relatif berimbang, dengan persepsi yang secara umum tidak berubah. Survei menjelaskan bahwa para ahli memiliki pandangan beragam mengenai efektivitas kebijakan moneter saat ini dalam mengendalikan inflasi dan mengelola rupiah. Kelompok terbesar, yaitu 28 responden, menilai kebijakan moneter tidak berdampak. Penilaian hampir terbagi rata antara responden yang menilai kebijakan tersebut tidak efektif (17 responden) dan efektif (16 responden). Sementara itu, hanya dua responden yang menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan tidak ada yang menilai sangat efektif.
“Sebaran ini menunjukkan bahwa para ahli masih terbelah mengenai efektivitas kebijakan moneter dalam merespons kondisi ekonomi saat ini,” terang laporan tersebut.*
