Kamis, 27 Januari 2022

PEKANBARU

Ketua DPRD Tolak Teken APBD 2022, Wali Kota Pekanbaru: Gubernur yang Menentukan

news24xx


Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Foto: Surya/Riau1. Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Foto: Surya/Riau1.

RIAU1.COM -APBD 2022 telah disahkan DPRD Pekanbaru pada 29 November 2021 lalu. Saat ini, APBD tersebut tengah dievaluasi oleh Gubernur Riau Syamsuar. 

Namun, APBD 2022 itu hanya ditandatangani tiga pimpinan DPRD (Nofrizal, Tengku Azwendi, dan Ginda Burnama). Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Sekretaris Daerah Muhammad Jamil hadir saat pengesahan APBD itu. 

Seharusnya, APBD 2022 ditandatangani Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani. Namun, ia enggan menandatangani APBD 2022 karena ada kasus pemakzulan terhadap dirinya.

"Saya tidak mengerti peranan dari pimpinan DPRD. Karena, ada empat pimpinan di DPRD. Saat ini, satu pimpinan (Hamdani) dalam status quo," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Rabu (8/12/2021). 

Baca Juga: Berkas Tak Lengkap, Gaji Karyawan Bus Trans Metro Pekanbaru Telat



MH02 | Bea dan Cukai

www.jualbuy.com

Artinya, Pemko Pekanbaru tahu ada proses di legislator terkait aturan. Menurut Badan Kehormatan (BK) DPRD, Hamdani telah dinonaktifan.

"Jadi, kami hanya meneruskan (APBD 2022) saja. Nanti, gubernur yang menentukan. Semuanya berproses," ucap Firdaus. 

Sebelumnya, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani saat ditemui di Gedung Daerah, Rabu (1/11/2021), mengatakan, APBD Pekanbaru disahkan Rp2,560 trilliun. Ada perubahan dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022 yang diajukan Pemko Pekanbaru pada 18 Oktober lalu. 

"Saya memang hadir saat pengesahan itu. Status saya secara de jure (pengakuan secara resmi berdasarkan hukum) adalah ketua DPRD. Secara politik, ada peristiwa itu (pemakzulan). Jadi, saya tak bisa menandatangani (dengan kondisi) seperti ini," ujarnya. 

Baca Juga: Wali Kota Pekanbaru Merestui Para Pejabatnya Pindah ke Pemprov Riau

APBD 2022 ditandatangani tiga pimpinan DPRD lainnya. Hamdani menolak menandatangani. 

"Status saya, menurut Surat Keputusan (SK) gubernur, masih ketua DPRD. Namun, tanggapan gubernur belum keluar juga. Saya dengar informasi, pemakzulan kemarin ditolak gubernur. Saya dengar informasi," ucap Hamdani. 

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, ia belum membuat keputusan. Saat ini, ia masih mempertimbangkan terkait status Hamdani. 

"Sabar dulu. Belum ada pertemuan dengan ketua partai (PKS)," ucapnya. 





loading...
Loading...