Kontraktor Lama Jadi Prioritas, Pemko Pekanbaru Susun Skema Pembayaran Bertahap

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran tunda bayar kepada pihak ketiga pada tahun ini. Proses pembayaran dipastikan telah disusun secara bertahap dan terukur.

“Pembayaran tunda bayar akan kami maksimalkan. Mudah-mudahan bisa tuntas tahun ini, terutama untuk pihak ketiga,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut di Lapangan Bukit, Kecamatan Senapelan, Sabtu (6/12/2025). 

Penyelesaian tersebut menjadi arahan langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Kontraktor yang telah tertunda lebih lama diprioritaskan.

“Semua sudah kami susun sesuai urgensi dan kriteria yang disepakati. Kontraktor yang lebih lama tertunda pembayarannya tentu menjadi prioritas,” jelas Ingot.

Persoalan teknis di lapangan, termasuk perusakan drainase yang sempat terjadi oleh salah satu kontraktor, merupakan persoalan terpisah. Persoalan itu akan ditangani sesuai aturan.

“Yang jelas, instruksi wali kota adalah menyelesaikan tunda bayar tahun ini. Semua sudah ada gilirannya,” tegas Ingot.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru terus mempercepat penyelesaian tunda bayar kegiatan tahun sebelumnya. Saat ini, sisa tunda bayar yang belum dilunasi diperkirakan tinggal sekitar Rp95 miliar, dari total lebih dari Rp400 miliar yang menjadi beban sejak beberapa tahun terakhir.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Selasa (25/11/2025), menyampaikan, pembayaran tunda bayar tersebut terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemko berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut secepat mungkin.

“Terakhir itu di angka Rp95 miliar tunda bayar. Ini sedang dalam proses pembayaran lagi,” katanya.

Langkah penyelesaian tunda bayar menjadi prioritas Pemko Pekanbaru dalam menjaga kepercayaan mitra kerja dan memastikan kelancaran pembangunan daerah. Wali Kota Agung Nugroho telah memberikan perhatian khusus agar sisa tunda bayar dapat dituntaskan tahun ini. Namun, realisasi hal tersebut tetap bergantung pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau penerimaan PAD sesuai dengan perencanaan, tentu bisa selesai tahun ini. Harapannya memang tuntas tahun ini,” ujar Markarius.