Ketua II DPN MAPPI Wahyu Mahendra. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Musyawarah Daerah (Musda) merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali di tingkat provinsi. Tahun ini, organisasi tersebut menggelar Musda kelima sebagai forum strategis untuk menentukan arah dan penguatan peran profesi penilai di daerah.
Ketua II Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Wahyu Mahendra di Hotel Pangeran Pekanbaru, beberapa waktu lalu, mengatakan, Musda menjadi wadah bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi untuk merumuskan program kerja dan strategi organisasi ke depan. Sementara itu, DPN berperan dalam memberikan arahan kebijakan secara nasional.
“Musda ini momentum penting untuk merumuskan bagaimana peran profesi penilai di daerah dalam empat tahun ke depan,” ujarnya.
Musda kali ini menekankan sinergi profesi penilai dalam mendukung pembangunan daerah melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting, terutama dalam menjawab tantangan pengelolaan aset dan optimalisasi potensi daerah.
"Profesi penilai memiliki kontribusi strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan ialah melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), sehingga aset pemerintah daerah dapat dikelola secara efektif, transparan, dan bernilai tambah," jelas Wahyu.
Peran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk program prioritas pemerintah pusat. Dengan dukungan keahlian penilai yang profesional dan independen, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi aset sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.
