Truk bermuatan sampah memasuki TPA 2 Muara Fajar yang telah ditata PT ICE. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru menyatakan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya saat ini. Penataan yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan hasil nyata, terutama dalam mengurangi tingginya timbunan sampah yang sebelumnya menjadi perhatian.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin usai kunjungan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat di TPA 2 Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Barat, Selasa (5/5/2026).
“Sekitar tujuh hingga delapan hari lalu, kondisi tumpukan sampah masih sangat tinggi. Namun kini, progres penataan sudah terlihat jelas dan situasi jauh lebih baik,” katanya.
Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya (Hanif) juga telah mencatat adanya kemajuan dalam penanganan TPA. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup yang baru, M Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemko Pekanbaru.
“Beliau menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan penataan TPA yang sudah berjalan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja,” ucap Ami, sapaan akrabnya.
Dalam proses penataan tersebut, Pemko Pekanbaru menggandeng pihak ketiga, yakni PT Indonesia Clean Energy (ICE). Seluruh pembiayaan penanganan TPA dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema pembiayaan tersebut merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Pendanaan kreatif menjadi solusi agar program tetap berjalan tanpa membebani APBD. Sesuai arahan wali kota, anggaran daerah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ami.
Selain melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pembangunan Pekanbaru juga didorong melalui pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini dinilai efektif dalam menyikapi tekanan fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal yang ada, kolaborasi menjadi kunci. Kami terus berupaya agar pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
