Proses Panjang Pengolahan Makanan Jadi Tantangan Pelaksanaan Program MBG di Pekanbaru

RIAU1.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pekanbaru. KPK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini agar dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru Masykur Tarmizi, Senin (3/11/2025), mengatakan, keterlibatan KPK dalam pengawasan program strategis pemerintah bukanlah hal baru. Sejak awal, KPK sudah dilibatkan oleh pemerintah. 

"Ini program strategis nasional. Mungkin mereka baru datang ke Pekanbaru hari ini. Tetapi sebelumnya, mereka juga sudah melakukan monitoring di berbagai daerah,” ujarnya.

Kunjungan KPK bertujuan untuk memotret pelaksanaan program MBG di lapangan serta memberikan masukan kepada Pemko Pekanbaru. Agar, pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik ke depannya.

“Tujuannya untuk melihat sejauh mana implementasi program ini dan memberikan saran perbaikan. Kami tentu menyambut baik dan berterima kasih atas perhatian KPK. Harapannya, ke depan pelaksanaan program semakin baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Masykur juga menyoroti tantangan teknis yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendistribusikan makanan kepada peserta didik. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak SPPG di SMP Negeri 25 Pekanbaru, waktu proses pengolahan makanan menjadi salah satu kendala yang perlu perhatian.

Proses memasak dimulai sekitar pukul 02.00 WIB, setelah persiapan bahan dari jam 11 malam. Makanan biasanya selesai dimasak sekitar pukul 07.00 WIB. Kemudian, makanan didistribusikan hingga siang hari. 

"Rentang waktu yang cukup panjang ini bisa memengaruhi kesegaran bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan,” jelas Masykur.

Kendati demikian, Disdik memastikan bahwa seluruh bahan baku makanan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Bahan baku untuk SPPG terus diawasi secara ketat. 

“Kami pastikan semua proses berjalan dengan pengawasan yang baik. Supaya, makanan tetap aman dan layak dikonsumsi peserta didik,” jelas Masykur.

KPK dalam kunjungan tersebut tidak melakukan pemeriksaan. Melainkan, KPK hanya menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG di daerah. 

“KPK hanya melakukan monitoring, bukan investigasi. Mereka ingin mendapatkan informasi langsung dari lapangan agar pelaksanaan program di seluruh Indonesia bisa berjalan lebih optimal,” tutupnya.