Wali Kota Pekanbaru Lantik Direktur Baru PT SPP, Dorong BUMD Lebih Mandiri dan Inovatif

RIAU1.COM -Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho secara resmi melantik Direktur PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang baru, Imam Zamroni di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (25/7/2025). PT SPP ini memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pelantikan ini merupakan momen sakral. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, PT SPP dapat bergerak lebih maju dan memberikan deviden yang signifikan bagi Pemko Pekanbaru," kata Agung Nugroho dalam pidatonya.

Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemko Pekanbaru, termasuk PT SPP, belum optimal. Karena itu, ia menekankan pentingnya inovasi, profesionalisme, dan kemandirian dalam menjalankan roda perusahaan.

"Kami tidak ingin PT SPP terlalu bergantung pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai BUMD, sudah seharusnya PT SPP mampu menggaet investor dan mengembangkan potensi yang ada agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Agung.

Pekanbaru memiliki potensi besar yang masih belum tergarap maksimal, baik dari sisi aset maupun sektor investasi. Ia pun berkomitmen untuk mendukung penuh langkah strategis PT SPP ke depan.

"Kami siap bersinergi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Namun, kami harap manajemen PT SPP ke depan lebih fokus pada eksekusi, bukan hanya rapat dan diskusi. Masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan," ucapnya.

Di akhir sambutannya, Agung juga menyampaikan ucapan selamat kepada Imam Zamroni. Diharapkan, PT SPP dapat ditata kembali secara profesional dan akuntabel. 

"Semoga dalam masa jabatan ini, PT SPP bisa berjalan tanpa persoalan hukum dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Direktur PT SPP yang baru, Imam Zamroni, menyampaikan bahwa dirinya telah mulai aktif sejak bulan Juni lalu. Saat ini, ia tengah mempelajari berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan.

"Salah satu pekerjaan rumah (PR) besar adalah pengembangan Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang saat ini masih terkendala pada proses Hak Pengelolaan Lahan (HPL)," jelasnya.

PT SPP memiliki sejarah utang-piutang dengan Pemko Pekanbaru, termasuk terkait pengelolaan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) dan Danau Buatan di Rumbai Timur yang sempat dikelola sebagai destinasi wisata. Hal terpenting saat ini adalah memastikan adanya arus kas (cash flow) bagi perusahaan. 

"Kondisi keuangan saat ini sangat minim. Maka langkah awal kami adalah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka peluang kerja sama yang dapat menghidupkan kembali arus kas perusahaan," pungkasnya.