Wakil Sekretaris DKW Garda Bangsa Riau: Money Politic Kerawanan Demokrasi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19
Wakil Sekretaris DKW Garda Bangsa Riau, Dahri
RIAU1.COM - Kerawanan menjelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 esok, diantaranya ialah money politic atau biasa disebut 'Serangan Fajar'.
Adanya Indikasi praktek tidak sedap ini, berpotensi terjadi ditengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap karut marutnya perekonomian masyarakat.
"Oknum tertentu akan memanfaatkan situasi yang ada untuk bermain money politic bagi kepentingan politik praktis," kata Wakil Sekretaris DKW Garda Bangsa Riau, Dahri kepada Riau1.com, Selasa 8 Desember 2020.
Untuk mencegah terjadinya money politic tersebut, Dahri mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik dari Bawaslu, Panwaslu serta organisasi-organisasi yang bersifat suksesi serta instansi terkait agar dapat melakukan pencegahan.
"Diantara upaya pencegaha, yakni dengan cara sosialisasi kepala lingkungan, Tim sukses pasangan calon yang ikut serta dalam pesta demokrasi (pilkada) tersebut agar menjelaskan bahanyanya money politic," sebutnya.
Masih kata Dahri, ada tiga dampak negatif yang ditimbulkan dari money politic bagi masyarakat dan demokrasi. Pertama, jika terjadi money politik maka itu ada sanksi pidananya 3 tahun dan denda.
"Kedua, bahaya politik uang itu adalah tidak memiliki harga diri dikarenakan dibayar dengan materi dalam bentuk uang dan sejenisnya. Terakhir, masyarakat menjadi penyumbang perilaku-perilaku korupsi para elite," paparnya.
"Sangat wajar misalnya dengan pola money politic atau transaksional jika kepala daerah terpilih untuk meninggalkan masyarakatnya, sebab masyarakat sudah dibayar ketika memilih, besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh suara sehingga ketika terpilih akan berbuat korupsi," tegasnya.
