Asri Auzar
RIAU1.COM -Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar mengaku tidak ambil pusing terkait adanya sejumlah kader yang mengatasnamakan Barisan Massa Demokrat (BMD) Provinsi Riau yang mendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Sibolangit yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.
"Itu pilihan mereka masing-masing untuk memilih yang mana. Yang jelas kami sampai titik darah penghabisan tetap bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),"kata Asri. Senin 22 Maret 2021.
Asri juga menegaskan sesuai aturan, kader yang tidak satu kamando dengan AHY, DPP akan langsung memberikan sanksi tegas.
Diberitakan sebelumnya, beberapa orang kader Demokrat yang mengatasnamakan Barisan Massa Demokrat (BMD) Provinsi Riau secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara yang digelar, Jumat 5 Maret 2021 lalu.
Mereka yang hadir itu ialah Ketua BMD Riau Indra Rukmana, BMD Indragiri Hulu Supri Handayani, Kader Demokrat Riau Bambang H Rumnan SH MH, Desmianto MBA dan Rahmad Syah SP. Juga Kader Demokrat Kuansing Jon Tikal, Kader Demokrat Rokan Hilir Ridwan, dan Kader BMD Pelalawan Agus Heri Fauzi.
Ketua BMD Riau, Indra Rukmana mengatakan bahwa deklarasi ini dilakukan merupakan bagian dari sikap para kader atas dinamika Partai Demokrat, dan sebagai upaya penyelamatan partai dari dinasti keluarga.
"Menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat baik dalam skala nasional maupun daerah sebagaimana yang telah di fahami bersama, Kami DPD Barisan Massa Demokrat Provinsi Riau telah melakukan pengkajian secara komprehensif, menyeluruh, sistimatis,''ujar Indra.
Indra Rukmana melanjutkan, sudah dilakukan pula diskusi-diskusi secara marathon dengan melibatkan pegiat hukum politik dan beberapa nara sumber lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.
''Bahwa saat ini pengelolaan partai dilakukan tidak sesuai sebagaimana cita-cita yang diamanatkan oleh para pendiri partai. Peran daerah sebagai ujung tombak partai terhadap konsituen tidak mendapatkan ruang. Daerah (DPD dan DPC) tidak lebih hanya alat politisasi bagi pimpinan pusat,''tuturnya.
