Ini yang Dikhawatirkan Pijar Melayu dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Masa Pandemi

RIAU1.COM - Pesta demokrasi lokal di 9 kabupaten kota di Bumi Melayu Riau pada 9 Desember mendapat perhatian serius dari Pijar Melayu. Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani menyatakan kecemasannya terhadap kualitas penyelenggaraan dan potensi konflik pilkada dimasa pandemi covid - 19.

"Potensi penurunan kualitas pilkada dikarenakan berkurangnya kesempatan calon pemilih untuk mengenal visi dan misi paslon peserta pilkada serentak. Ditiadakan kampanye terbuka seyogyanya diiringi dengan komitmen paslon meningkatkan kuantitas kampanye dialogis dari satu komunitas ke komunitas lainnya," kata Rocky dalam siaran pers yang diterima redaksi.

"Namun kami meragukan paslon pilkada berkemauan melakukan kampanye door to door yang menyita waktu dan tenaga," sambung Rocky.

Tambah dia dalam keterangan tersebut, begitu pula tingkat partisipasi pemilih yang rentan berkurang drastis karena kekhawatiran penyebaran virus corona. Kekhawatiran ini jelas dia sangat beralasan sehingga penyelenggara pemilu memiliki tantangan berat untuk mengatasinya.

"Kami mengharapkan penyelenggara pilkada sungguh-sungguh menjalankan sosialisasi dan mematuhi protokol kesehatan guna meyakinkan pemilih hadir di tempat pemungutan suara," ujarnya.

Lebih jauh dia juga mengkhawatirkan situasi tersebut dimanfaatkan oleh paslon pilkada mengambil jalan pintas untuk meraih kemenangan melalui money politik. Dan sempitnya ruang pemilih mengenal kandidat dan ketakutan warga datang ke TPS, kata Rocky sangat mungkin disiasati oleh paslon dengan membagikan uang kepada pemilih untuk meraih kemenangan. 

"Tanpa pandemi saja, money politik sudah seperti menjadi kelaziman dalam pilkada, apalagi kali ini dilaksanakan dimasa pandemi covid 19," ucap Rocky lagi.

Dan disisi lain, dia juga menggaris bawahi kerentanan terjadinya konflik politik pilkada serentak di Provinsi Riau yakni, berkurangnya partisipasi pemilih yang mesti diiringi dengan mobilisasi die hard pendukung paslon dapat meningkatkan potensi konflik. 

"Hal ini sepatutnya bisa di deteksi dini dan diantisipasi oleh penegak hukum, penyelenggara pemilu serta paslon agar bumi Melayu Riau terhindar dari konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Kami mencatat beberapa hal yang telah muncul mengiring persoalan pilkada, seperti himbauan esponen tokoh adat agar memilih calon dari kelompok tertentu, dukungan vis a vis sejumlah ormas kepemudaan terhadap paslon," paparnya.

"Serta potensi isu SARA yang mulai menyeruak dipermukaan sedari masa pendaftaran paslon. Sinyalemen - sinyalemen ini tidak boleh diremehkan guna menghindari terjadinya konflik yang kita khawatirkan tersebut," demikian Rocky mengakhiri.