Direktur Eksekutif Suara Milenial Institut, M Aderman
RIAU1.COM - Jika pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Riau memiliki empati dengan kesulitan masyarakat kecil yang terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), harusnya gubernur Syamsuar keluarkan aturan potong gaji bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau.
Seperti itu dikatakan Direktur Eksekutif Suara Milenial Institut, Muhammad Aderman menanggapi kesulitan sebagian masyarakat kecil, terutama di Pekanbaru dengan kebijakan PPKM level 4 saat ini.
"Harus membangun kepedulian bersama, tidak ada salahnya di masa sulit begini kita bahu membahu saling peduli sesama saudara kita," kata Ade pada Riau24.com grup, Sabtu 7 Agustus 2021.
Sebab itu, sebut dia, Gubernur Riau bisa buat kebijakan potong gaji bagi semua pejabat, atau ASN di lingkungan Pemprov Riau selama PPKM masih diberlakukan.
"Bisa dipotong 15 persen. Kan saat ini sebagian besar juga WFH. Pengeluaran mereka berkurang, sementara gaji bulanan tetap masuk. Apalah salahnya sebagian gaji yang juga berasal dari uang rakyat diperuntukkan bagi masyarakat kecil terdampak PPKM," ujar Ade.
"Dan ketika gaji ASN dipotong, benar-benar dimanfaatkan untuk yang betul membutuhkan, tepat sasaran, dan jangan disalahgunakan. Bahkan bukan gaji ASN saja, juga gaji gubernur, wali kota, bupati dan DPRD juga. Pemotongan itu untuk membangun semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang ekonominya betul-betul terkena dampak PPKM," demikan Muhammad Aderman.
