Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera diharapkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menjadi perhatian bersama para gubernur se Sumatera.
Ia mengungkapkan, gubernur se Sumatera mesti memikirkan alternatif pembiayaan untuk percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol trans sumatera, pelibatan pihak ketiga harus didorong untuk berperan aktif.
Mengingat jalan tol trans sumatera nantinya menjadi faktor penting dalam konektivitas antar wilayah serta mendukung pendistribusian barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien. Sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
"Percepatan tol Sumatera ini mesti menjadi perhatian bersama," ucapnya, melalui rapat koordinasi gubernur (Rakorgub) se Sumatera tahun 2022 yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
Gubri melanjutkan, isu selanjutnya adalah penanganan inflasi. Terangnya, tekanan inflasi di Sumatera masih berlanjut, dan ini terjadi pada seluruh kelompok Indeks Harga Konsumen (IHK) yang bersumber baik dari sisi penawaran dan permintaan. Sehingga diperkirakan laju inflasi di Sumatera untuk keseluruhan tahun 2022 berada di atas target inflasi.
"Hal ini perlu upaya bersama untuk perbaikan pada aspek produksi terkait pasokan beberapa bahan strategis, sedangkan pada aspek distribusi perlunya penguatan konektivitas jaringan transportasi darat maupun laut," ucapnya.
Syamsuar mengungkapkan isu lainnya adalah Business Centre Indonesia. Terangnya, penunjukan Provinsi Riau sebagai pusat IMT-GT Business Centre Indonesia oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong dan memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha (khususnya UKM) potensial dengan melakukan berbagai aktivitas bisnis (seperti pameran, bussiness matching, dan promosi produk lokal) secara berkelanjutan dengan membangun atau mengembangkan IMT-GT Business Centre.
"Ini merupakan peluang bersama kita untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini dalam mendorong pertumbuhan perdagangan di Sumatera," ungkapnya.
Kemudian tambah dia, isu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pegawai non ASN. Terangnya, rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kepala daerah se Sumatera.
"Contohnya Provinsi Riau, saat ini memiliki lebih kurang sekitar 19 ribu orang pegawai non ASN belum termasuk kabupaten/kota di Provinsi Riau, sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir," ucapnya.
Selanjutnya Gubri mengungkapkan, Roro Dumai-Malaka juga menjadi isu bersama. Ia menerangkan, Roro Dumai-Malaka bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pergerakan orang dan barang lintas negara. Hal ini harus didorong bersama untuk percepatan pembangunannya karena merupakan kesempatan dan peluang Sumatera untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik dari sektor perdagangan, pariwisata, industri dan lain-lain.
Kemudian, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Sebutnya, Wabah PMK ini menyebabkan penyakit yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing.
Potensi dampak negatif yang sedang dirasakan oleh peternak di pedesaan khususnya adalah angka kematian yang semakin meningkat dan berdampak pada tersendatnya angka pertumbuhan populasi ternak di Indonesia khususnya di Sumatera.
"Produksi ternak juga mengalami penurunan yang dilanjutkan dengan kerugian ekonomi peternak. Perlu kesepakatan bersama untuk mencegah penularan yang lebih masif dengan mengawasi pergerakan lalu lintas hewan ternak antar provinsi di Sumatera," tuturnya.
Isu terakhir yang disampaikan Syamsuar adalah kestabilan harga komoditi kelapa sawit. Ungkapnya, kondisi saat ini yang dihadapi oleh petani pasca pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng serta turunannya menyebabkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) menjadi sangat rendah.*
