Jumat, 30 September 2022

RIAU

Distorsi Regulasi Penyediaan Layanan Kesehatan di Riau Diminta Diselesaikan

news24xx


Ilustrasi/Net Ilustrasi/Net

RIAU1.COM - Monitoring dan evaluasi (Monev) atas penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan SDM fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (06/07).

Baca Juga: Riau Hanya Dapat 2 Unit Kapal Bantuan dari KKP

Monev penyediaan fasilitas kesehatan ini dipimpin oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, ia mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan agar kedepannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus membaik.

"Monev ini dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Provinsi untuk kedepannya. Semakin lama semakin maksimal tentu dengan dari SDM dan aspek sumber daya lainnya," kata Masrul Kasmy.

Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk terus melakukan perbaikan terkait pelayanan kepada masyarakat melalui kesehatan.

"Terdapat beberapa hal yang kita monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana untuk menjadi tindak lanjutdan landasan kita terhadap pelayanan kesehatan kedepannya," ujarnya.

Pihaknya berharap hasil dari monitoring dan evaluasi ini bisa menjadi follow up bagi pihak terkait untuk bisa memberikan respon yang maksimal. 

"Apa yang kita lakukan hari ini cukup konstruktif untuk melakukan upaya lebih maksimal terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat," harap Masrul.

Masrul Kasmy juga meminta kepada pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan rumah sakit dikabupaten/kota lainnya untuk bisa bekerjasama lebih erat lagi kedepannya.

Baca Juga: Berani Simpan Sabu, Pemuda di Perawang Ini Harus Berurusan dengan Polisi

"Sesegera mungkin bagi pemangku kepentingan ini, kita bersama - sama untuk mendorong agar segala distorsi terkait dengan regulasi dan persyaratan formal ini bisa kita selesaikan. Saya yakin jika kita duduk bersama apalagi dengan OPD yang membidangi tentu bisa lebih baik dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," pintanya.*





loading...
Loading...