Ilustrasi/AFP
RIAU1.COM - Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Riau tercatat sebesar 20,1 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan angka tersebut masih harus ditekan agar sejalan dengan target pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan bagian dari program nasional yang wajib dicapai oleh pemerintah daerah.
“Berdasarkan hasil SSGI 2024, angka stunting kita berada di 20,1 persen. Targetnya, pada 2026 harus turun menjadi 17 persen,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Zulkifli, target tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029. Untuk mencapainya, diperlukan penguatan intervensi lintas sektor, mulai dari peningkatan layanan kesehatan, edukasi gizi, hingga perbaikan sanitasi.
Sementara itu, Guru Besar Gizi Masyarakat Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Aslis Wirda Hayati, menyoroti tantangan sosial dalam penanganan stunting, khususnya di tingkat masyarakat.
Ia mengungkapkan masih adanya stigma negatif terhadap anak yang telah dinyatakan stunting. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi mereka dalam kegiatan posyandu.
“Anak-anak yang sudah dinyatakan stunting oleh kader sering kali enggan datang ke posyandu karena adanya stigma di masyarakat. Mereka merasa diberi label negatif, sehingga secara psikologis tidak mau hadir,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi. Pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dinilai penting agar keluarga tidak merasa terdiskriminasi.
“Aspek psikologis ini sangat penting. Anak dan keluarganya tidak boleh merasa direndahkan. Ini menjadi tugas tenaga gizi agar penanganan stunting tidak menimbulkan stigma,” tambahnya.
Para pemangku kepentingan berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat mempercepat penurunan stunting di Riau, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam penanganannya.*
