Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi
RIAU1.COM - Isu ketimpangan gender masih menjadi salah satu dinamika bagi sebagian besar wilayah di Indonesia, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang terukur, komprehensif, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, terutama dalam membuka akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai sektor pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,445. Angka IKG 0,445 mengalami perbaikan atau turun sebesar 0,026 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 0,471.
Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, upaya penurunan angka IKG tersebut ditempuh melalui strategi perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan kewirausahaan mandiri, serta perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak dasar perempuan pekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) di Riau pada Agustus tahun 2025 tercatat berada pada angka 47,68 persen.
"Untuk menjawab tantangan tersebut, kami pemerintah daerah menginisiasi berbagai pelatihan vokasi berbasis digital dan manajemen keuangan mikro yang dirancang khusus untuk mengakomodasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan," jelas Abdi di Kantor DPRD Riau, Sabtu (24/10/2026).
Dijelaskan, kolaborasi strategis bersama organisasi perempuan seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Riau diyakini mampu mempercepat proses transformasi sosial ekonomi masyarakat dari tingkat perdesaan hingga perkotaan. Penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan diharapkan mendorong strategi penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan ekonomi daerah
"Perempuan yang ada disini dapat ikuti berbagai pelatihan. Sehingga, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara langsung, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem serta peningkatan ekonomi daerah," ujar Abdi.
Dengan memberikan akses permodalan yang mudah, pendampingan intensif, serta pembukaan pasar digital yang luas, perempuan Riau diharapkan mampu bertransformasi menjadi pelaku utama roda perekonomian kerakyatan. Ia menekankan bahwa kesetaraan kesempatan merupakan kunci utama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, makmur, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.
"Kemajuan pembangunan manusia harus disertai perluasan akses, kompetensi, dan kesempatan produktif perempuan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Perempuan ICMI, Welya Safitri menerangkan Perempuan ICMI dituntut untuk menjadi organisasi intelektual dan modern yang mandiri serta cendekia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hingga keadilan bagi umat. Sebagian pendelegasian tugas tersebut, pengurus wilayah dan daerah berperan penting untuk menerapkan beberapa kegiatannya.
"Hal ini tentu menjadi kiblat bagi Perempuan ICMI untuk terus mendorong peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, khususnya kualitas muslim Indonesia yang memiliki daya kognitif dan daya saing tinggi di masa depan," terangnya.
"Tentu saja, semua cita-cita mulia tersebut akan terwujud ketika Perempuan ICMI benar-benar mampu hadir sebagai teman diskusi yang baik, sekaligus mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam memberikan saran, kritik konstruktif, serta masukan yang membangun," pungkasnya.*
