Kepala Perwakilan BPKP Riau Evenri Sihombing dalam Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester 2 Tahun 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 di Balai Serindit, Kamis (5/3/2026). Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Riau yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Padahal, anggaran pembangunan daerah mencapai puluhan triliun rupiah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing dalam pidatonya saat Penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester 2 Tahun 2025 dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 di Balai Serindit, Kamis (5/3/2026), mempertanyakan sejauh mana belanja daerah yang mencapai lebih dari Rp30 triliun mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan IPM di Riau. Pekanbaru menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi di provinsi tersebut, yakni berada pada kisaran 82 hingga 84 persen.
Capaian tersebut didukung oleh sejumlah indikator, seperti usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pendapatan per kapita yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Riau. Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru telah mencapai sekitar 12 tahun.
"Artinya, sebagian besar masyarakat Pekanbaru telah menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas bahkan sebagian telah melanjutkan ke pendidikan diploma," ujar Evenri.
Sebaliknya, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Wilayah seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti misalnya, masih memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif rendah.
"Bahkan, sebagian masyarakatnya belum menamatkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama. Selain itu, daerah seperti Rokan Hilir, Indragiri Hulu, serta Pelalawan juga dinilai masih memerlukan perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat," sebut Evenri.
Sebagai perbandingan, IPM negara maju seperti Finlandia telah mencapai sekitar 96 persen. Sedangkan Singapura berada pada kisaran 95 persen.
Sementara itu, beberapa wilayah di Riau masih berada pada tingkat yang relatif lebih rendah. Bahkan, IPM iti mendekati capaian Timor Leste yang berada pada angka sekitar 68,3 persen.
"Padahal, Riau merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini tercatat berada di peringkat enam secara nasional," ucap Evenri.
Karena itu, BPKP menilai diperlukan kerja keras dan perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih kuat. Agar, anggaran yang dikeluarkan benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Data ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pembangunan. Supaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah,” pungkasnya.
