Musyawarah Kerja LAMR
RIAU1.COM - Selain menasionalkan gerakan untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR) , Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memberikan gelar adat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Demikian antara lain program dan rekomendasi dari Musyawarah Kerja (Musker) LAMR, Jumat 13 hingga Ahad 15 Juni 2025.
Ketua Panitia Musker LAMR 2025 yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (Sekum DPH) LAMR, Datuk Jonnaidi Dasa mengatakan, ditetapkan juga program kerja untuk melanjutkan program yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu, dicantumkan program baru seperti menasionalkan DIR dengan cara menjalin komunikasi dengan daerah lain dan menciptakan jaringan DIR antarprovinsi.
Di sisi lain, musyawarah kerja (Musker) memutuskan untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan tempatan dalam penerbitan kawasan hutan sampai 30 persen yang kini sedang dilakukan. Musker juga memutuskan agar LAMR di semua tingkatan, menggesa pendaftaran tanah ulayat secara menyeluruh.
Hal penting yang muncul dalam Musker ini adalah merekomendasikan pemberian gelar adat Melayu Riau kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab baik sengaja maupun tidak sengaja, sejak sebelum menjadi presiden, dia dinilai berjasa bagi alam Melayu.
Ketua Komisi Rekomendasi Musker LAMR 2025, Datuk Aziun Asy'ari mengatakan, Tuan Prabowo bertahun-tahun memimpin silat nasional bahkan internasional, menggunakan seragam Melayu, menyelenggarakan event silat dengan nama piala Hang Tuah. Dalam pidato ilmiahnya pertengahan tahun 2024, dia menyebutkan dua hal gemilang dari Indonesia yang harus dijunjung yakni pendiri bangsa dan bahasa Melayu Riau.
Setelah jadi presiden, lanjut Aziun, Datuk Seri Prabowo juga menunjukkan kiprahnya amat besar bagi Melayu Riau. Di antaranya yang sekarang sedang viral adalah penertiban kawasan hutan, 50 persen berada di Riau.
"Sejak betahun-tahun lalu kita tahu, dari temuan DPRD Riau, ada 1,6 juta hektar kebun ilegal di Riau, sedangkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) menemukan 1,2 juta hektar. Selama ini pula, data itu tinggal angka-angka, tapi Bapak Prabowo berani mengambil tindakan menertibkannya, dan dalam waktu singkat sudah menyegel hampir satu juta hektar sawit ilegal di Riau, " lanjut Datuk Aziun.
Ia juga menyebutkan, Presiden Prabowo memenuhi permintaan LAMR agar diadakan Kementerian Kebudayaan. Selain itu, pada masanya pula pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) untuk tingkat SMA terdaftar dalam data pendidikan nasional. "Kami harus memanggil dia Datuk Seri karena beliau sudah memperoleh gelar di Melaka dan Johor, kini dari Riau pula, " kata Datuk Aziun sambil menambahkan bagaimana Presiden Prabowo tentu akrab dengan kemelayuan karena dia pernah menempuh pendidikan di Malaysia selama empat tahun.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, mengatakan bahwa rekomendasi itu amat monumental bagi LAMR. Pasalnya, hal tersebut diusulkan langsung oleh LAMR Kab/ kota serta kawasan dan perwakilan meski sudah mulai dibicarakan di LAMR Provinsi.
"Biasanya, pemberian gelar adat ini cukup selesai dimusyawarahkan LAMR Provinsi, tapi sekarang dari daerah," katanya*
