Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur
RIAU1.COM - Program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik yang responsif dan berkualitas.
Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, terpercaya, dan partisipatif.
"Keterbukaan informasi harus menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban. Ini adalah komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan dipercaya masyarakat," kata Zulkifli.
Lalu Zulkifli juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi. Penilaian keterbukaan informasi yang dilakukan secara rutin menjadi tolok ukur penting untuk mengukur komitmen badan publik terhadap transparansi.
"Pada tahun 2024, Provinsi Riau berhasil meraih predikat 'baik' dengan nilai 86,10 dari Komisi Informasi Pusat. Ini menunjukkan kemajuan signifikan meski kita belum mencapai predikat tertinggi informatif," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Riau, Tatang Nurhadiansyah, menekankan pentingnya kegiatan e-Monev sebagai instrumen evaluasi kepatuhan badan publik terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ia mengingatkan seluruh badan publik untuk mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara serius.
"SAQ bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah langkah awal menuju tata kelola informasi yang baik. Badan publik yang informatif akan mendapat penghargaan, sementara yang tidak patuh akan dicatat sebagai tidak informatif dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing," sebut Tatang.
Melalui sistem digital e-Monev, proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih mudah, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan strategi perbaikan ke depan serta penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kolaborasi dengan instansi vertikal dan masyarakat sipil agar pelayanan informasi semakin terbuka dan berdampak langsung pada masyarakat.*
