Pj Sekdaprov Riau di Paripurna DPRD
RIAU1.COM - Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025-2029, ditanggapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Jawaban tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan pada rapat paripurna DPRD Riau, Senin (11/8/2025).
Pada kesempatan itu, M. Job Kurniawan, yang membacakan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap seluruh masukan dan saran dari fraksi DPRD. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian legislatif dalam penyusunan RPJMD.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Riau yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan menjadi bahan berharga untuk menyempurnakan dokumen perencanaan lima tahunan ini, agar benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat Riau dan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Job Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan pandangan fraksi untuk memperkuat substansi RPJMD. Penyusunan dokumen ini, diharapkan mampu memberikan arah pembangunan yang terukur, partisipatif, dan realistis sesuai kemampuan daerah.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, ia menyatakan kesepahaman bahwa RPJMD harus memuat prioritas pembangunan yang jelas, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Penyusunan RPJMD katanya, dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap potensi dan permasalahan daerah, melibatkan masyarakat, serta memperhatikan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
Pada Fraksi Partai Golkar, Job Kurniawan menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap visi Riau Bedelau. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 3,90 persen - 4,23 persen pada 2025, hingga 4,00 persen - 4,48 persen di 2030.
Sementara itu, tanggapan terhadap Fraksi Partai Gerindra, ia menekankan pentingnya penyusunan RPJMD secara partisipatif dan inklusif.
“Pembangunan desa tetap menjadi prioritas melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan keagamaan. Pemerataan infrastruktur akan mengurangi ketimpangan wilayah, dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta industri pengolahan akan menjadi fokus utama,” paparnya.
Kepada Fraksi Partai Demokrat, ia menegaskan bahwa RPJMD harus menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan yang terukur, fokus pada pelayanan publik, pemulihan ekonomi, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, program prioritas harus disusun dengan baik agar benar-benar efektif dan efisien.
Kemudian, menanggapi Fraksi PKB, ia menyampaikan bahwa pemerataan infrastruktur perdesaan menjadi perhatian serius. Data indeks desa 2025 masih menunjukkan adanya desa yang sangat tertinggal dan memerlukan dukungan pendanaan dari APBD, APBN, dan kemitraan swasta. Pj Sekda memandang, sinkronisasi antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan Kabupaten/Kota menjadi langkah penting yang perlu disepakati.
Terhadap Fraksi PAN Plus, ia menyoroti tantangan pemenuhan kebutuhan beras lokal yang baru terpenuhi sebesar 22 persen dari total kebutuhan. Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan memperhatikan kondisi lahan gambut, mengutamakan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).
“Kami menyadari tidak semua dapat terjawab secara rinci di forum ini, namun semua masukan akan dibahas bersama dalam rapat-rapat pembahasan Pansus. Semoga ikhtiar kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi terwujudnya Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju,” tukasnya.*
