Rakor penanganan karhutla Riau
RIAU1.COM - Rapat koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan (Karhutla) diikuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Rabu (26/04/2023).
Rakor di Serindit ini diikuti oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution, serta Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Riau.
Pertemuan yang di gelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia dipimpin langsung secara virtual oleh Menko Marves Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
Mengawali kesempatannya, Menko Marves RI Luhut mengatakan, Indonesia pada tahun ini diprakirakan merupakan tahun netral pasca La Nina (basah). Namun, masih dimungkinkan terjadi EI Nino (kering) dengan intensitas rendah sehingga harus diwaspadai dampaknya.
Potensi El-Nino yang akan melanda Indonesia perlu diwaspadai, karena selain memicu kekeringan, minimnya curah hujan yang terjadi juga akan meningkatkan jumlah titik api, sehingga rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Dengan begitu rapat ini dilaksanakan agar pemerintah daerah yang berada di kawasan-kawasan rawan karhutla memperkuat persiapan dan selalu bersiaga dalam menghadapi musim kemarau.
“Potensi kekeringan pada beberapa wilayah Indonesia perlu dimitigasi karena akan berdampak terhadap ketersediaan air untuk pertanian, PLTA, wisata, dan dampak ekonomi EI Nino kuat pada tahun 2015, mengakibatkan kekeringan tanaman padi seluas 597 ribu ha,” kata Luhut.
Oleh karena itu, Menteri Marves mengajak setiap kepala daerah yang khusunya rawan kebarakan lahan harus mengeluarkan status siaga darurat bencana karhutla dan surat izin untuk mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
“TMC sebagai salah satu langkah mitigasi karhutla telah berjalan dengan baik, dan ada peningkatan curah hujan hingga 193,5 mm (181 25%)' dari prediksi BMKG untuk meredam hotspot,” ucapnya.
Luhut menjelaskan mitigasi karhutla dengan operasi TMC juga perlu dilaksanakan pada mitigasi kekeringan untuk mengurangi dampak langsung pada masyarakat dengan pengisian waduk sebagai sarana irigasi, PLTA, dan wisata.
“Selain dilakukan oleh pemerintah, operasi TMC perlu didorong untuk dilakukan pihak swasta,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG) Dwikorita Karnawati menuturkan, bahwa dirinya telah mengingatkan musim kemarau kering ini kepada setiap Kepala Daerah.
Tetapi hingga saat ini, baru dua daerah saja yang baru mengeluarkan surat keputusan atau surat izin Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan.
“Namun, saat kami pantau sampai hari ini yang berhasil melakukan baru Provinsi Riau dan Sumatera Selatan yang telah mengeluarkan surat izin atau SK untuk modifikasi cuaca tersebut,” tuturnya.
“Untuk provinsi yang lain kami mohon agar segera dikeluarkan di sisa-sisa tetes terakhir air hujan, semoga masih bisa dimodifikasi cuaca sebagaimana yang diharap," harapnya.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar membenarkan bahwa dirinya telah mengantisipasi dengan cara membuat Surat Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor : Kpts 191/ II / 2023 tentang penetapan siaga darurat bencana kebarakan hutan dan lahan Provinsi Riau.
“Alhamdulillah memang TMC kita memang minta duluan setelah kita menetapkan siaga darurat. Karena itulah Alhamdulillah ini terima kasih ini pada Lanud, TNI, Polda, serta dengan pihak terkait yang sudah mulai mengerjakan tugasnya di beberapa wilayah,” ungkapnya.
Gubri Syamsuar menambahkan, mulai hari esok dirinya akan menghadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia untuk melakukan penambahan unit helikopter pemadam karhutla.
“Ya Jadi gini ini kan sebenarnya kita kan baru dibantu helikopter dari swasta. Tapikan dari swasta ini kapasitasnya kecil hanya 1.000 Liter. Makanya kami izin menghadap Bapak BNPB. Kami juga berusaha meminta menambah bantuan pesawat lagi dari Panglima TNI,” demikian Gubri Syamsuar.*
