Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Evenri Sihombing. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Efektivitas penggunaan anggaran pendidikan masih menjadi persoalan serius di Provinsi Riau. Dari hasil evaluasi penganggaran, sebagian besar dana yang dialokasikan dinilai belum memberikan manfaat optimal.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Evenri Sihombing di Gedung Daerah Riau, Kamis (5/3/2026).
"Pemprov Riau telah mengalokasikan sekitar Rp3,3 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 41,12 persen dari anggaran tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya. Jika dihitung secara nominal, kondisi itu berarti hampir Rp1,5 triliun anggaran pendidikan belum memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan," katanya.
Salah satu contoh ketidakefektifan tersebut terlihat pada pengadaan perangkat teknologi pendidikan di sekolah, seperti papan pintar (smartboard) dan komputer jinjing (laptop). Secara administrasi, pengadaan perangkat tersebut telah tersedia di sejumlah sekolah. Namun, saat dilakukan pengecekan di lapangan, banyak tenaga pendidik yang belum mampu mengoperasikan perangkat tersebut secara optimal.
“Perangkatnya sudah ada. Tetapi ketika kami cek, sebagian pengguna belum memahami cara mengoperasikannya,” ucap Evenri.
Kondisi tersebut terjadi karena perencanaan anggaran lebih menitikberatkan pada pengadaan barang. Tetapi, pengadaan barang itu tidak diikuti dengan alokasi dana untuk pelatihan penggunaan teknologi bagi tenaga pendidik. Akibatnya, fasilitas yang telah dibeli dengan anggaran besar justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Pengadaannya ada, tetapi pelatihannya tidak disiapkan. Akhirnya perangkat hanya tersimpan dan tidak memberikan manfaat bagi proses pembelajaran,” ungkap Evenri.
Permasalahan tersebut menunjukkan masih lemahnya perencanaan dan sinkronisasi program dalam penganggaran pendidikan. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Riau untuk memperbaiki perencanaan anggaran agar tidak hanya fokus pada pengadaan fasilitas. Tetapi, Pemprov Riau juga harus memperhatikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan memanfaatkannya.
