Tenaga Kerja di Riau Masih Banyak di Sektor Informal

6 Mei 2026
Ilustrasi/Net

Ilustrasi/Net

RIAU1.COM - Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang cukup positif pada Februari 2026. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 3,36 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, Rabu (6/5/2026), menjelaskan bahwa peningkatan tersebut turut mendorong naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

“Jumlah angkatan kerja Provinsi Riau berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2026 sebanyak 3,36 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau Februari 2026 terhitung sebesar 66,17 persen, meningkat 1,49 persen poin dari TPAK Februari 2025,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,22 juta orang merupakan penduduk bekerja, sementara sekitar 0,14 juta orang masih dalam kategori pengangguran. Secara umum, kondisi ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Penduduk yang bekerja di Provinsi Riau tercatat sebanyak 3,22 juta orang. Dimana lapangan pekerjaan yang mendominasi adalah kategori pertanian (33,83 persen), perdagangan (18,08 persen), dan industri pengolahan (8,11 persen),” jelasnya.

Meski demikian, struktur ketenagakerjaan Riau masih didominasi sektor informal. BPS mencatat sebanyak 53,81 persen atau sekitar 1,73 juta orang bekerja di sektor informal, meningkat dibandingkan Februari 2025.

“Pekerja pada kegiatan informal di Provinsi Riau tercatat sebanyak 53,81 persen (1,73 juta orang), naik sebesar 1,02 persen poin dibanding Februari 2025,” kata Asep.

Dari sisi pengangguran, kondisi menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,09 persen atau turun 0,03 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 sebesar 4,09 persen, turun sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Februari 2025,” ungkapnya.

Selain itu, dinamika jam kerja juga menjadi perhatian. BPS mencatat adanya peningkatan pada pekerja setengah pengangguran, sementara pekerja paruh waktu justru mengalami penurunan.

“Pekerja setengah pengangguran di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen poin dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan Februari 2025,” tambahnya.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja di Riau mencapai 5,07 juta orang atau meningkat 84,43 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan angkatan kerja, sementara sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

“Penduduk usia kerja Provinsi Riau Februari 2026 sebanyak 5,07 juta orang, naik sebanyak 84,43 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 3,36 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,72 juta orang,” jelas Asep.

Dilihat dari jenis kelamin, partisipasi laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, peningkatan signifikan justru terjadi pada TPAK perempuan.

“Pada Februari 2026, TPAK laki-laki sebesar 84,48 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 47,14 persen. Dibandingkan Februari 2025, TPAK laki-laki menurun sebesar 0,24 persen poin dan TPAK perempuan meningkat 3,36 persen poin,” paparnya.

Dari sisi kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan masih menjadi tantangan. Mayoritas penduduk bekerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebesar 30,44 persen, sementara lulusan perguruan tinggi masih relatif kecil.

Sementara itu, berdasarkan jam kerja, mayoritas pekerja di Riau tergolong pekerja penuh. “Sebagian besar penduduk di Provinsi Riau bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 62,32 persen pada Februari 2026,” tutupnya.

Secara keseluruhan, data Sakernas Februari 2026 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan partisipasi tenaga kerja di Riau, meski masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengurangan dominasi sektor informal.*