Rabu, 05 Oktober 2022

ROKAN-HULU

10 OPD Pemkab Rohul Teken Komitmen Implementasi Satu Data

news24xx


Penandatanganan komitmen OPD Pemkab Rohul Penandatanganan komitmen OPD Pemkab Rohul

RIAU1.COM - Untuk penguatan dan mengimplementasikan Data Statistik Sektoral menuju Satu Data Indonesia (SDI) dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik untuk mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien, 10 OPD Rohul teken komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hulu, di Aula Bappeda akhir pekan ini.

Baca Juga: Mahasiswa UPP Sebagian Dimagangkan di Diskominfo Rohul, Ini Tujuannya

Adapun 10 OPD yang melakukan Penandatanganan Komitmen bersama tersebut yakni, Kepala Bappeda Rohul Drs Yusmar M.Si, Kadis Parbud Rohul Gorneng S.Sos M.Si, Kadis Sosial dan P3A Rohul Damri Poti S.Sos, Plt. Kadis Perindag Rohul, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rohul Fisman Hendri S.Hut

Selain itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Rokan Hulu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Rokan Hulu Zulfikri S.Sos M.Si, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hulu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perkebunan Rohul serta Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rohul.

Kepala Bappeda Rokan Hulu Drs. Yusmar M,Si mengatakan Terjadinya perubahan dari sistem manual ke digital menyebabkan pentingnya data. Kegiatan statistik tidak mudah untuk dilaksanakan karena diperlukan koordinasi dari berbagai pihak.

“Sebagai langkah awal upaya mempermudah koordinasi tersebut, hari ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara OPD dan BPS untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dalam setiap penyelenggaraan kegiatan statistik untuk mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien,” kata Yusmar.

Lebih lanjut dijelaskan Yusmar, Kegunaan dari Regulasi Satu Data Indonesia diharapkan Perangkat Daerah mempunyai dasar data yang sama. Data yang dimiliki tersebut akan mempengaruhi kebutuhan program yang akan dilaksanakan di lapangan.

Baca Juga: RAPBD-P Rohul 2022 Disepakati Rp1,62 T

“Apakah tepat sasaran atau tidak. Jika kebutuhan yang kita laksanakan tersebut sudah keliru, evaluasi terhadap program atau kegiatan tersebut akan keliru juga, karena tanpa data yang benar, apapun yang kita laksanakan berkemungkinan besar tidak sesuai dengan aturan,salah satu contoh data kemiskinan yang ada di Rokan Hulu yang masih ada kekeliruan,” sebut dia.*





loading...
Loading...