Senin, 16 Desember 2019

SIAK

Bupati dan Forkompinda Hadiri Rakornas di Bogor, Presiden Paparkan Visi Pembangunan Nasional 2020-2024

news24xx


Bupati Siak, Alfedri menghadiri rakornas di Bogor Bupati Siak, Alfedri menghadiri rakornas di Bogor

RIAU1.COM - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Presiden RI dengan Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Indonesia, berlangsung di Bogor Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menyamakan Visi Pembangunan 2020-2024 pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Baca Juga: Bangun Stadion Mini, Bupati Siak Apresiasi Semangat Gotong Royong Masyarakat Perawang

www.jualbuy.com

Bupati Siak Alfedri bersama para anggota Forkompinda Kabupaten Siak, turut menghadiri undangan rapat yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) tersebut.

"Presiden Jokowi dalam sambutannya menekankan lima prioritas pembangunan nasional 2020-2024, yang harus meliputi prioritas utama pembangunan SDM . Diantaranya karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, talenta global untuk diajak kerja sama" kata Alfedri. 

Kemudian arahan presiden selanjutnya kata Alfedri, ialah terkait pembangunan infrastruktur yang perlu dihubungkan dengan kawasan produksi serta distribusi, dan kawasan wisata, sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru,dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian rakyat.

Baca Juga: Bupati Alfedri Ajak Ribuan Generasi Milenial Siak Menekan Penularan HIV/AIDS

Iklan Riau1

"Bapak Presiden tadi juga sempat menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi dengan menerbitkan dua Undang-Undang besar, yaitu Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM" tambahnya. 

Arahan lain kata dia,  terkait penyederhanaan aturan investasi untuk lapangan kerja, prosedur perizinan dan birokrasi terlalu panjang yang perlu dipotong. Termasuk soal kebijakan eselonisasi yang perlu disederhanakan menjadi dua level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional keahlian dan kompetensi.





Loading...