Polda Riau Ungkap Modus Kasus Jual Beli Kawasan Konservasi TNTN

RIAU1.COM - Kasus perambahan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, yang melibatkan seorang oknum yang mengklaim diri sebagai pemangku adat berhasil diungkap Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin (23/06/2025), Kapolda Riau, Irien Pol Herry Heryawan mengungkap bahwa tersangka berinisial JS, yang disebut sebagai “batin” atau tokoh adat, telah memperjualbelikan kawasan konservasi kepada lebih dari 100 orang.

“JS ini memanfaatkan klaim sebagai batin adat untuk menjual kawasan konservasi dengan mengklaim bahwa tanah tersebut tanah ulayat. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi kejahatan terhadap masa depan lingkungan dan generasi mendatang,” tegasnya,

Sebelumnya, penyidik telah menangkap tersangka berinisial DY pada Februari lalu. DY diketahui membeli lahan seluas 20 hektare dari JS di kawasan konservasi TNTN. Kasus DY kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau.

"Dari pengembangan kasus tersebut, terungkap bahwa JS telah menyerahkan lahan kepada banyak pihak dengan dalih memiliki hak ulayat seluas 113.000 hektare,” terang Irjen Herry.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh para ahli kehutanan, klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercatat dalam kawasan adat resmi.

“Hasil kajian menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak valid. Total kawasan yang diklaim JS mencapai 81.000 hektare, semuanya berada di dalam kawasan konservasi TNTN,” terang Herry.

Polda Riau akan terus menelusuri pihak-pihak yang menerima lahan dari JS dan akan melakukan penindakan hukum secara menyeluruh.

Polda Riau menegaskan komitmennya dalam upaya pemulihan lingkungan dan penegakan hukum melalui pendekatan green policing dengan dibentuknya satuan tugas khusus untuk memberantas kejahatan kehutanan, termasuk mempersempit ruang gerak para pelaku yang berlindung di balik simbol adat.

“Kami tidak anti terhadap kearifan lokal atau hak ulayat. Tapi jangan jadikan simbol adat sebagai tameng untuk merusak hutan dan memperkaya diri sendiri,” beber Herry.

Dalam kesempatan itu, Kombes Asep juga menyampaikan peringatan tegas kepada para tokoh adat dan masyarakat untuk tidak terlibat atau membiarkan praktik manipulasi adat demi kepentingan pribadi. ***