Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan kebijakan baru untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Pada National Day Rally 2026, ia menyatakan pemerintah akan menambah cuti pengasuhan, memberi bantuan finansial yang lebih besar, biaya prasekolah lebih murah, hingga akses perumahan bersubsidi bagi keluarga.
Dalam pidatonya di ITE College Central, Ahad (23/8/2026), Wong mengatakan pemerintah ingin mendukung orang tua secara lebih konsisten sepanjang perjalanan membesarkan anak, bukan hanya memusatkan bantuan pada masa kelahiran.
"Kami ingin setiap keluarga tahu: jika Anda memilih untuk memiliki anak, pemerintah akan berdiri bersama Anda. Kami akan memberikan lebih banyak dukungan dalam jangka panjang," kata Wong dilansir Republika dari laman Straits Times, Selasa (25/8/2026).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi awal untuk melakukan perubahan mendasar terhadap pendekatan Singapura mengenai pernikahan dan menjadi orang tua. Dalam paket kebijakan baru, setiap orang tua yang bekerja akan mendapatkan 8 hingga 12 hari cuti pengasuhan anak, tergantung jumlah anak berusia 12 tahun ke bawah yang dimiliki.
Orang tua dengan satu anak akan mendapat delapan hari cuti, dua anak 10 hari, dan tiga anak atau lebih bisa mendapat 12 hari cuti pengasuhan. Pemerintah juga akan menanggung biaya penuh untuk cuti pengasuhan.
Pemerintah Singapura kemudian memperkenalkan SG Child Support Package yang menggabungkan dan menggantikan sejumlah skema dukungan yang sudah ada, termasuk Baby Bonus dan Large Families Scheme. Melalui paket ini, setiap anak warga negara Singapura akan memperoleh dukungan finansial sebesar 70 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp975 juta hingga usia 17 tahun.
Berbeda dengan skema sebelumnya, tingkat dukungan tidak lagi bergantung pada urutan kelahiran anak. Anak-anak warga Singapura yang sudah berusia 17 tahun atau lebih muda pada 2026 juga akan mendapatkan manfaat yang disesuaikan dengan usia mulai 2027.
Skema baru ini akan berlaku bagi seluruh anak warga Singapura tanpa memandang kondisi keluarga atau status perkawinan orang tua. Ini berarti anak dari single parent juga akan menerima bantuan tunai," kata Wong.
Hingga Juni 2026, terdapat lebih dari 610 ribu anak berusia 17 tahun ke bawah dari sekitar 380 ribu rumah tangga yang diperkirakan akan memperoleh manfaat dari paket tersebut. Selain itu, biaya penitipan anak atau day care juga akan dipangkas secara signifikan. Pemerintah menargetkan biaya full-day childcare turun menjadi 150 dolar Singapura (sekitar Rp2 juta) per bulan pada 2030. Penurunan akan dilakukan secara bertahap.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi salah satu beban utama yang dihadapi pasangan Singapura ketika mempertimbangkan untuk memiliki dan membesarkan anak. Dukungan keluarga juga diperluas melalui kebijakan perumahan. Batas pendapatan rumah tangga untuk membeli flat baru melalui skema Build-to-Order (BTO) akan dinaikkan dari 14 ribu dolar Singapura menjadi 16 ribu dolar Singapura per bulan.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan sebagian besar pasangan di Singapura tetap memiliki akses terhadap perumahan umum bersubsidi," kata Wong.
Di luar kebijakan keluarga, Wong mengumumkan rencana pembangunan jangka panjang yang akan membentuk kembali sebagian wilayah Singapura. Pemerintah berencana menggabungkan sejumlah pulau kecil di sebelah selatan Pulau Jurong, termasuk Pulau Semakau, Pulau Bukom, dan Pulau Sudong, menjadi satu pulau baru yang lebih besar di bagian barat.
Pulau baru tersebut dapat digunakan untuk industri generasi berikutnya, termasuk fasilitas manufaktur maju, serta menampung infrastruktur pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan energi Singapura di masa depan dan kebutuhan pertahanan. Langkah-langkah lebih lanjut untuk keluarga juga belum selesai. Pemerintah akan mengumumkan lebih banyak kebijakan dalam beberapa bulan mendatang, termasuk pada penyusunan anggaran pemerintah tahun 2027.
PM Wong mengatakan upaya pemerintah tidak berhenti pada mereka yang sedang membesarkan buah hati, namun juga akan diperluas bagi para lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang lajang. "Kami mengalokasikan sumber daya nyata untuk mendukung semua rencana ini. Karena mendukung keluarga dan warga Singapura di setiap tahap kehidupan merupakan prioritas nasional," ujarnya.*
