Soeharto saat menjabat sebagai presiden (Foto: Istimewa/Internet)
RIAU1.COM - Jauh-jauh hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002, ternyata di era Presiden Soeharto upaya pembentukan lembaga anti rasuah ini pernah digembar-gemborkan. Seperti dikutip dari tirto.id, Sabtu, 31 Agustus 2019 namun sayang ketika itu KPK versi Soeharto mengabaikan berbagai aturan yang dikeluarkan. Bahkan institusi terkait yang dibentuk seringkali tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Bermula dari kegelisahan praktek korupsi, mahasiswa menggelar protes dan kritik pers. Aksi itu menghasilkan pembentukan Komisi IV di parlemen tahun 1970. Diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 dengan dibuat satuan tugas bernama Operasi Tertib (Opstib) yang bernaung di bawah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib.
Tugas Opstib adalah mengawasi dan menindak praktek manipulasi dan pungutan liar di departemen-departemen pemerintahan. Sayangnya, satuan tugas ini justru jauh dari kata transparansi. Seperti tidak memiliki laporan tahunan atau data-data lain yang seharusnya dipublikasikan.
Lalu Pemerintahan Orde Baru memperkuatnya dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN) Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara. Namun upaya pemberantasan korupsi lagi-lagi mengalami kendala karena sebagian besar pegawai negeri mengabaikannya.
Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif juga diperlakukan sama. Sehingga tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen.
Peran publik, termasuk LSM dan pers, juga dimandulkan. Di sisi lain, pemerintahan Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya hingga akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998.
