Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
RIAU1.COM - Majelis Taklim yang ada di seluruh Indonesia, wajib mendaftar. Jika tidak mau mendaftar, maka tidak akan mendapatkan pelayanan dan bimbingan dari Kementerian Agama.
Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, soal Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mewajibkan untuk majelis taklim mendaftar.
"Memang tidak perlu registrasi majelis taklim, bagi mereka yang mau akan diberikan pelayanan dan pembinaan. Tapi yang tidak ya tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (11/12), seperti dilansir CNN Indonesia.
Kendati demikian, kata Ma'ruf, majelis taklim yang tak mendaftar tetap bisa menjalankan kegiatan seperti biasa.
Jika diminta, majelis taklim akan ditolak, pihak Kemenag baru akan bertindak.
"Jika dilanggar ada urusannya sendiri. Tapi tetap berjalan daftar yang tidak boleh," katanya.
Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya menerbitkan peraturan baru yang meminta majelis taklim disetujui sendiri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta bahan ajar.
Peraturan baru dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.
Mantan Wakil Panglima TNI menyetujui aturan tersebut, sedangkan pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019, persetujuan majelis hakim harus diterima.
Aturan baru yang disebut agar agar Kemenag memiliki daftar jumlah majelis taklim sehingga lebih mudah disetujui penyaluran dana.
Selain mendata majelis taklim, Kemenag juga mengumpulkan 12 modul pelajaran agama Islam untuk digunakan majelis taklim dalam setiap pengajian rutin.
Modul-modul ini mendukung menjadi pedoman dalam majelis taklim.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Tarmizi Tohor mengatakan modul dibuat karena ini ada pedoman ceramah di majelis taklim.
Imbasnya ilmu yang diberikan kurang optimal. Modul itu rencananya akan dicetak tahun depan.
R1 Hee.
