Keberadaan AKPSI Menurut Wabup Siak Harus jadi Wadah Perjuangan Kesejahteraan Petani Sawit

Keberadaan AKPSI Menurut Wabup Siak Harus jadi Wadah Perjuangan Kesejahteraan Petani Sawit

17 Juli 2022
Wabup Siak, Husni Merza saat Munas AKPSI

Wabup Siak, Husni Merza saat Munas AKPSI

RIAU1.COM - Pemerintah kabupaten Siak berharap Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) wadah memperjuangkan kesejahteraan petani khususnya petani kelapa sawit.

“Kita bersama 159 kabupaten atau kota penghasil kelapa sawit berharap wadah asosiasi AKPSI membawa kebaikan bagi penataan kelapa sawit di Indonesia. Terutama kabupaten Siak sebagian besar penduduknya bergantung hidup dari perkebunan kelapa sawit, tentu fokus kita bersama bagaimana harga komoditas sawit di tingkat bawah naik. Pertemuan memiliki efek positif terkait dengan kebijakan yang akan keluar nantinya, ”Ujar Wabup Siak, usai mengikuti Musyawarah Nasional 1 Tahun 2022 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta akhir pekan ini.

Husni ingin, melalui kebijakan yang diambil pemerintah pusat, terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit, kedepan membawa angin segar terutama harga TBS kembali normal.

Untuk di ketahui, kabupaten Siak salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, memiliki luas perkebunan kelapa sawit 107,420 ha, menghasilkan 500 ribu ton Crude Palm Oil (CPO) pertahun.

“Untuk swadaya saja ada sekitar 200 ribu hektar lebih, belum lagi lahan sawit yang di miliki swasta dan juga BUMN. Jadi kita masuk salah satu kabupaten anggota Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI)”ujarnya.

Acara itu, di buka oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan pengarahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan yang menyampaikan pengarahan menjelaskan kondisi aktifitas sawit di Indonesia, kata Husni. Termasuk berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani sawit.

Loading...

“Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang di kelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat. Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, bisa menunjukan data dan fakta-fakta di lapangan tentang perkelapa sawitan di Indonesia”ucapnya.

Lanjutnya, Pemerintah Pusat berjanji dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, akan ada kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendorong bagaimana kedepan industri kelapa sawit di Indonesia ini,  lebih baik lagi. Termasuk peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

“Kita sangat apresiasi mudah-mudahan apa yang di janjikan pak luhut tadi segera terwujud. Rencana pemerintah ini bisa memunculkan semacam trigger atau pemicu untuk perubahan harga tandan buah segar (TBS) di masyarakat yang lebih berpihak. Karena saat ini harga TBS di setiap daerah bervariasi ada yang Rp 1000/ kg ada yang Rp 800/kg tapi semuanya, dibawah Rp 2000/kg tidak seperti sebelumnya” papar dia.

Munas 1 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) tahun 2022 di ikut 160 kabupaten dari 22 Provinsi se Indonesia.***