Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof KH Shofiyullah Muzammil mendukung wacana “war tiket” haji yang tengah dikaji Kementerian Haji dan Umrah RI. Namun, ia mengingatkan agar skema tersebut tidak mengabaikan prinsip keadilan (‘adalah) dan kemampuan (istitha’ah) bagi calon jamaah.
"Setuju war tiket haji diterapkan dengan catatan tidak meninggalkan prinsip ‘adalah dan istitha’ah," ujar Kiai Shofi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (10/4/2026).
Menurut dia, konsep “war tiket” tidak boleh diposisikan sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Skema tersebut hanya merupakan instrumen atau pelengkap (tahsiniyat) untuk membantu distribusi keberangkatan jamaah.
“War tiket bukan tujuan, tetapi hanya alat tahsiniyat untuk distribusi,” ucapnya.
Ia menegaskan, aspek yang lebih mendasar dalam pengelolaan haji justru terletak pada keadilan akses bagi seluruh calon jamaah. Keadilan tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari antrean panjang, prioritas bagi lansia, kondisi ekonomi, hingga kesenjangan literasi teknologi.
“War tiket bukan tujuan, tetapi hanya alat tahsiniyat untuk distribusi, sedangkan yang dharuriyat adalah soal ‘adalah: antrean, lansia, ekonomi, melek teknologi, dan istitha’ah,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, tengah mengkaji skema baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang disebut sebagai “war tiket”. Skema ini digagas sebagai salah satu solusi untuk memangkas antrean panjang jamaah haji Indonesia.
Namun, Dahnil menegaskan, konsep tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
“Ini bukan kebijakan tahun ini. Ini masih dalam tahap formulasi sebagai bagian dari upaya transformasi perhajian sesuai arahan Presiden,” ujar Dahnil usai sambutan dalam acara Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang digelar di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026).*
