Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Hal ini disampaikan Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual dari Seoul, Korea Selatan (Korsel), Selasa (31/3/2026).
"Menyangkut penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, setelah kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Insya Allah jika memang ada penyesuaian, diharapkan tidak signifikan. Namun waktunya dan besarannya akan dibahas pada fase berikutnya," ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan pemerintah tengah berupaya menjaga pasokan BBM dan LPG nasional. Ia menegaskan Timur Tengah merupakan sumber pasokan crude atau minyak mentah untuk Indonesia, namun produk BBM jadi tidak sepenuhnya berasal dari kawasan tersebut. Sementara untuk LPG, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari kawasan tersebut sekitar 20 persen.
"Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden mencari sumber-sumber pasokan lain untuk menggantikan yang dari Timur Tengah. Alhamdulillah sudah didapat. Jadi insya Allah tidak perlu ada keraguan lagi, untuk mengganti pasokan dari Timur Tengah sudah kita dapat," sambung Bahlil.
Bahlil menyatakan Indonesia telah meresmikan proyek strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas kilang Pertamina, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) pada Januari 2026. Program ini disebut mampu menghasilkan 5,6 juta kiloliter bensin dan sekitar 4,5 juta kiloliter solar.
"Artinya, ke depan impor terbesar adalah crude, sementara BBM dengan RON 90, 93, 95, dan 98 sebagian diproduksi di dalam negeri dan sebagian diimpor dari negara Asia Tenggara," ucap Bahlil.
Bahlil menambahkan pemerintah juga mencari alternatif pasokan LPG dari luar Timur Tengah. Ia menyebut upaya tersebut difokuskan ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat (AS).
"Jadi secara pasokan insya Allah mohon doanya clear, tidak ada masalah. Menyangkut harga, kita tahu fluktuasinya terus terjadi untuk nonsubsidi. Berikan kami waktu untuk menyelesaikannya dengan baik, bijak, dan sesuai kondisi yang wajar," kata Bahlil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mulai mengatur konsumsi BBM melalui sistem barcode MyPertamina. Pembelian dibatasi secara wajar hingga 50 liter per kendaraan, kecuali untuk angkutan umum. Kebijakan ini, kata Airlangga, diarahkan untuk menjaga distribusi sekaligus mendorong efisiensi energi.
"Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk membiasakan hemat energi dan lebih mengutamakan transportasi publik. Di sisi lain, aktivitas ekonomi tetap berjalan normal," ujar Airlangga.
Dari sisi anggaran, kebijakan ini diperkirakan memberi dampak signifikan. Penerapan WFH berpotensi menghemat Rp 6,2 triliun dari kompensasi BBM. Sementara itu, pengeluaran BBM masyarakat dapat ditekan hingga Rp 59 triliun.
Efisiensi juga dilakukan di internal pemerintah melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Anggaran tersebut dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk penanganan bencana. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.
Di sektor energi, pemerintah akan mulai menerapkan biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini ditargetkan mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan menghemat subsidi sekitar Rp 48 triliun.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha tetap produktif serta berpartisipasi aktif dalam transformasi tersebut.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi ini,” katanya.*
