Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan informasi terbaru perihal pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan kecepatan di luar perkiraan.
Seperti apa gambarannya? Dadan menjelaskan, BGN sudah memiliki 3.338 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rata-rata, tiap SPPG melayani sekitar 3.000 orang per hari. Jumlah penerima MBG saat ini mencapai sekitar 8,2 juta jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah.
“Kalau masing-masing 3.000, sebetulnya hampir double digit. Jadi dalam dua hari, kita akan mendapatkan data penerima manfaat sudah lebih dari 10 juta,” kata Kepala BGN dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, dikutip Republika, Rabu (6/8/2025).
Dadan menambahkan, pihaknya telah mempekerjakan relawan di berbagai daerah. Program ini tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.700 kecamatan dari total keseluruhan 7.200 kecamatan. “Sudah mempekerjakan kurang lebih 106 ribu (relawan),” ujarnya.
Hingga pekan pertama Agustus 2025, penyerapan anggaran MBG telah mencapai sekitar Rp 7,9 triliun. Angka ini melampaui proyeksi sebelumnya sebesar Rp 6 triliun hingga akhir Juli 2025.
Mengacu pada penambahan jumlah penerima, maka otomatis berdampak pada pemakaian anggaran selanjutnya. Menurut Dadan, BGN memperkirakan pada Agustus ini akan terserap Rp 3 triliun, sehingga secara kumulatif menjadi Rp 9 triliun (mengacu pada proyeksi awal).
Selanjutnya, pada September 2025, MBG diproyeksikan melayani sekitar 50 juta penerima manfaat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 19 triliun. Pada Oktober, jumlah penerima mencapai 72 juta jiwa dengan dana terserap Rp 37 triliun. Sementara pada November 2025, jumlahnya meningkat menjadi 75 juta penerima manfaat, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 59 triliun.
“Dan di akhir Desember kita akan menyerap Rp 76 triliun,” ujar Dadan.
Ia menerangkan, untuk makan bergizi sendiri membutuhkan Rp 52 triliun secara kumulatif hingga penghujung tahun ini. Sisanya, Rp 24 triliun, dibutuhkan untuk percepatan dan keperluan lainnya.*
