Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru menunaikan hak aparatur sipil negara (ASN) dengan pembayaran tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama 14 bulan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keadilan dan penghargaan atas pengabdian ASN yang selama bertahun-tahun tak pernah genap satu tahun atau 12 bulan.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Senin (16/2/2026), mengungkapkan, sejumlah ASN telah mengabdi di lingkungan Pemko Pekanbaru selama 11 hingga 20 tahun. Selama ini, TPP yang diterima hanya dibayarkan selama delapan hingga sepuluh bulan dalam setahun. Kondisi tersebut berubah sejak dirinya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar memimpin Kota Pekanbaru.
“Seluruh ASN kini menerima TPP selama empat belas bulan. Ini hak mereka yang kami bayarkan sepenuhnya,” katanya.
Satu bulan pembayaran TPP membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar. Dengan demikian, apabila hanya dibayarkan selama sepuluh bulan, total anggaran yang terserap mencapai Rp250 miliar.
Namun, pemko memilih menuntaskan kewajiban tersebut. Karena, tidak semua ASN memiliki sumber penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan.
“Bagi sebagian ASN, TPP merupakan satu-satunya harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, kami putuskan untuk melunasi hak mereka,” tegas Agung.
Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kinerja dan dedikasi ASN. Ia menilai semangat kerja aparatur meningkat signifikan, bahkan melampaui jam kerja normal. Rapat yang digelar hingga larut malam tetap dihadiri para pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jika saya mengundang rapat pukul 22.00 WIB, mereka tetap hadir. Ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, terutama menjelang Ramadan,” ungkap Agung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala OPD dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang memilih menunda perjalanan ke luar daerah demi fokus bekerja bersama membangun Pekanbaru. Dukungan penuh jajaran birokrasi menjadi kunci dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan keuangan daerah, termasuk kewajiban utang pemko.
“Saya tidak mungkin menyelesaikan utang Pemko Pekanbaru tanpa dukungan seluruh kepala OPD,” pungkasnya.
