Ketua DPRD Pekanbaru Isa Lahamid. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Pemko Pekanbaru dalam memutus kontrak kerja sama pengangkutan sampah dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP). Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang perlu diambil demi mengakhiri persoalan pengelolaan sampah yang kerap menimbulkan polemik.
"Ini adalah keputusan yang tepat. Langkah ini harus diambil agar persoalan sampah yang tak kunjung terselesaikan ketika dikelola oleh pihak ketiga dapat segera diakhiri," kata Ketua DPRD Pekanbaru Isa Lahamid, Minggu (8/6/2025).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, masa transisi pasca-pemutusan kontrak harus dijalankan dengan perencanaan yang matang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru diminta segera menyusun strategi pengangkutan dan penanganan sampah yang terukur dan sistematis.
"DLHK harus bergerak cepat. Skema pengelolaan yang efektif dan terstruktur sangat dibutuhkan agar sampah tidak menumpuk dalam waktu lama. Karena itu akan berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat," tutur Isa.
Ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan membantu pengangkutan sampah. Sinergi lintas OPD merupakan langkah positif dalam menangani kondisi darurat kebersihan.
"Persoalan ini bukan hanya tanggung jawab DLHK semata. Kolaborasi seluruh OPD sangat diperlukan agar penanganan sampah dapat berjalan maksimal," kata Isa.
Seluruh masyarakat diajak untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama melalui kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Masyatakat diajak agar lebih bijak dalam membuang sampah selama masa transisi pengelolaan.
“Sampah kering yang tidak mendesak dapat disimpan sementara di rumah. Ini akan sangat membantu mengurangi beban angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga sistem baru berjalan optimal,” saran Isa.
Pendekatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat patut dihidupkan kembali. Hal ini mengingat pola pengelolaan sampah tersebut pernah berhasil diterapkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Herman Abdullah. Tapi, pola tersebut harus diperbarui dengan metode yang lebih modern dan partisipatif.
“Kita tengah menuju perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah. Semua pihak harus mendukung agar masa transisi ini berjalan lancar. Kendala pasti ada, tetapi ini adalah momentum pembenahan,” ujarnya.
Tak hanya itu, DLHK juga didorong untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan sampah kepada masyarakat. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi publik.
“Keterbukaan informasi dari DLHK akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan,” pungkasnya.
