Jalan 70 Tenayan Raya Dibangun, Penanganan Banjir Dikebut Lewat MoU dengan DKI Jakarta

1 Oktober 2025
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto: Surya/Riau1.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto: Surya/Riau1.

RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru terus menindaklanjuti berbagai program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan 70 di depan Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (1/10/2025), menyebutkan, selain pembangunan infrastruktur jalan, persoalan banjir juga menjadi prioritas utama yang akan ditangani secara serius. Untuk itu, Pemko Pekanbaru akan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Kerja sama ini nantinya akan menjadi wadah berbagi pengalaman. Kami ingin belajar dari DKI Jakarta mengenai strategi penanganan banjir. Sehingga, Pekanbaru bisa mendapatkan arahan dan tuntunan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan banjir,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru akan menerapkan sistem biopori atau lubang resapan silindris sebagai langkah baru dalam mengatasi persoalan banjir. Metode ini dinilai efektif untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah dan mengurangi genangan, sebagaimana telah diterapkan di DKI Jakarta.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Hote Pangeran, Kamis (25/9/2025), mengatakan, penerapan sistem biopori diharapkan menjadi solusi tepat. Diharapkan, sistem biopori ini dapat mengurai masalah banjir yang kerap melanda sejumlah titik.

“Mudah-mudahan, penanganan banjir ini sudah maksimal tahun depan,” harapnya.

Langkah ini diambil karena masterplan penanganan banjir yang disusun pada 2020 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu, pemko akan menerapkan sistem biopori seperti yang dilakukan di Jakarta.

Guna memastikan penerapan sistem ini berjalan optimal, Pemko Pekanbaru akan menjalin kerja sama langsung dengan Pemprov DKI Jakarta. Supaya, penerapan sistem biopori bisa lebih maksimal.