Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Foto: Surya/Riau1.
RIAU1.COM -Pemko Pekanbaru tak memiliki tunda tunda bayar atau utang ke pihak ketiga pada tahun lalu. Pasalnya, pemko tengah fokus menyelesaikan tunda bayar sebelumnya.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Jumat (12/4/2024), mengungkapkan, tunda bayar sebesar Rp185 miliar sebelum anggaran belanja tahun 2023. Sebagian tunda bayar itu telah diselesaikan pada tahun lalu.
"Sisa tunda bayar menjadi Rp167 miliar. Tunda bayar tersebut tidak bertambah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023," jelas Indra Pomi.
Diberitakan sebelumnya, Pemko Pekanbaru terus menekan beban tunda bayar tahun ini. Dalam dua tahun terakhir, tunda bayar tak ada penambahan lagi hingga saat ini.
"Kami terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka untuk membiayai program-program kegiatan. Hal ini digambarkan adanya peningkatan realisasi PAD setiap tahun," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Samto, Kamis (28/3/2024).
Pada 2022, PAD Pemko Pekanbaru mencapai Rp799.021.484.425,65. Sedangkan pada 2021, PAD mencapai Rp684.642.966.382,18.
"Ada peningkatan PAD sebesar Rp114.378.518.043,47 atau 16,71 persen," ungkapnya.
Pada 2023, PAD terealisasi sebesar Rp890.286.830.690,38. PAD meningkat Rp91.265.346.264,73 (11,42 persen) dari tahun 2022.
Berdasarkan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 audited, total utang belanja daerah sebesar Rp216.464.718.182,01. Pada tahun 2022, utang belanja daerah menjadi sebesar Rp185.341.897.229,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp31.122.820.952,36 atau 14,38 persen dibandingkan tahun 2021.
Pada 2023, utang belanja daerah sebesar Rp163.468.432.364,63 atau mengalami penurunan sebesar Rp21.873.464.865,02 (11,80 persen) dibandingkan tahun 2022. Pada 2023, Pemko Pekanbaru berusaha memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah.
"Sehingga, penambahan tunda bayar tak terjadi lagi pada tahun berjalan," ujar Samto.
Pemko Pekanbaru terus berkomitmen untuk menyelesaikan sisa utang tersebut secara bertahap dengan mengalokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp43.420.955.422. Penyelesaian tunda bayar belum dapat diselesaikan karena pemko wajib mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak sebesar Rp83.930.928.815.
"Kami juga harus mengalokasikan belanja kesehatan berupa pelayanan UHC sebesar Rp41.773.746.000. Pelayanan UHC ini dimulai sejak tahun lalu dan masih berlangsung hingga saat ini," jelas Samto.
Di samping itu, pemko juga mengalokasi belanja infrastruktur pada Dinas PUPR dan Dinas Perkim yang meningkat tiap tahun. Hal ini demi penyelesaian permasalahan infrastruktur.
