PDIP Serahkan Pembahasan Menteri ke Ketum Megawati Soekarnoputri dan Jokowi

PDIP Serahkan Pembahasan Menteri ke Ketum Megawati Soekarnoputri dan Jokowi

20 Juli 2019
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Kumparan.com.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Kumparan.com.

RIAU1.COM -PDIP akan menggelar kongres ke-V di Bali pada 8-10 Agustus 2019 mendatang. Kongres tersebut untuk membahas sejumlah agenda strategis.

Dilansir dari Kumparan.com, Sabtu (20/7/2019), mengatakan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya juga akan membahas struktur kabinet pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin sesuai dengan konsep Bung Karno dalam kongres itu. Apalagi, saat ini PDIP mengaku belum menyodorkan nama-nama kader kepada Jokowi. Partai berlambang kepala banteng itu menyerahkan pembahasan menteri kepada Ketum Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

"Momentum pelaksanaan kongres ini juga berbicara tentang struktur kabinet yang menjabarkan konsepsi Bung Karno tentang trisakti," ujarnya.

Hasto menuturkan, kongres merupakan agenda strategis yang dilakukan partainya untuk melakukan evaluasi hingga merancang sejumlah program untuk mengawal pemerintahan.

"Bagi PDIP, kongres merupakan momentum sangat penting dan strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, sinkronisasi, dari seluruh program partai. Agar, PDIP benar-benar dapat hadir sebagai partai yang mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Karena itulah segala prioritas kongres terlebih dahulu," ucap dia.

Selain itu, Hasto menjelaskan pihaknya tak mempersoalkan masalah gemuknya koalisi pemerintahan apabila oposisi bergabung. Baginya, koalisi merupakan konsolidasi untuk menyatukan pandangan demi kepentingan rakyat.

Loading...

"Jadi kita tidak berbicara koalisi gemuk atau kurus. Koalisi itu harus berdedikasi pada upaya peningkatan sistem presidensial itu agar makin efektif. Koalisi bicara tentang bagaimana konsolidasi ideologi agar Pancasila betul-betul sebagai dasar dan tujuan bernegara, sebagai the way of life," ucapnya.

Hasto juga mengatakan, pihaknya akan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun negara.

"Koalisi dilakukan untuk menyepakati agenda strategis untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Koalisi juga dimaksudkan juga berpijak kepada sejarah pembentukan bangsa ini. Jadi ketika Muhammadiyah, NU, PNI, TNI-Polri, berjuang bersama-sama membentuk republik, maka di dalam membangun koalisi ini kita juga melihat elemen-elemen pembentuk dari negara dan bangsa Indonesia itu," tutupnya.