Oligarki Politik Makin Menjamur Jika Ambang Batas 7 Persen Menjadi Kenyataan

Oligarki Politik Makin Menjamur Jika Ambang Batas 7 Persen Menjadi Kenyataan

13 November 2020
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani (Foto: Istimewa/internet)

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani (Foto: Istimewa/internet)

RIAU1.COM - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani membeberkan ketakutannya jika upaya penyederhanaan partai politik benar-benar terjadi melalui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Parliamentary threshold ini disusulkan lebih dari satu partai. Salah satunya dari Partai NasDem. Alasannya karena PT akan membuka lebar ruang oligarki politik dikutip dari kompas.com, Jumat, 13 November 2020.

"parliamentary threshold akan membuka ruang oligarki politik," terangnya.

Salah satu contohnya yang sudah pernah terjadi di sektor bidang usaha. Berdampak pada sulitnya menciptakan pemerintah yang bersih karena sedikitnya jumlah partai yang mau mengoreksi pemerintah.

Alasan lainnya karena di ambang batas 4 persen saja, sudah ada lebih 13 juta suara yang tidak dapat terwakilkan. Sehingga kenyataan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur agar sistem demokrasi di Indonesia berjalan menjadi lebih baik.

"Realitas ini bisa menjadi titik tolak untuk musyawarah nanti agar sistem demokrasi kita tidak menjadi sistem yang membuang lebih banyak lagi suara rakyat yang tidak terwakili dan membuka ruang yang lebih lebar lagi bagi terciptanya oligarki politik," jelasnya.