Dari Desa hingga Pesisir, Riau Menjemput Kemandirian Finansial

RIAU1.COM -Siang itu, suasana Mal Ciputra Pekanbaru berbeda dari biasanya. Denting musik lembut berpadu dengan riuh percakapan para pengunjung yang memadati area utama.

Di antara kerumunan, tampak puluhan stan berwarna cerah berjejer rapi. Stan-stan perbankan ini memperkenalkan produk keuangan, asuransi, investasi, hingga pembiayaan usaha.

Hari itu, Sabtu siang, menjadi momen penting bagi Riau. Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) atau FinExpo 2025 resmi digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau.

Di bawah tema besar “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kegiatan ini bukan sekadar pameran. Melainkan, kegiatan ini merupakan gerakan nyata menuju masyarakat yang cerdas finansial dan berdaulat ekonomi.

Inklusi dan Literasi
Kepala OJK Riau Triyoga Laksito berdiri di depan mimbar dengan suara lantang dan tenang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan sederhana namun mendalam yakni literasi dan inklusi keuangan harus berjalan seiring.

“Bulan inklusi keuangan adalah sarana bagi kita untuk memperkenalkan produk keuangan, mulai dari simpanan, investasi, pembiayaan, transaksi perbankan, hingga asuransi dan pasar modal,” ujarnya.

Inklusi tanpa literasi justru bisa berisiko. Banyak masyarakat menggunakan produk keuangan tanpa memahami manfaat atau konsekuensinya.

“Ketika terjadi masalah, mereka bingung harus mengadu kemana. Karena itu, pemahaman adalah langkah pertama menuju kesejahteraan finansial,” kata Triyoga.

FinExpo berlangsung dua hari tahun ini. FinExpo kali ini menampilkan sekitar 30 stan lembaga keuangan. Dari perbankan hingga fintech, semua membuka pintu bagi masyarakat untuk bertanya, belajar, dan memilih produk keuangan sesuai kebutuhan.

“Tujuan kami sederhana. Agar, setiap masyarakat Riau tahu bagaimana mengelola keuangannya dengan bijak, menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan pembiayaan produktif dengan aman," ungkap Triyoga.

Menjaga Kedaulatan
Di tengah semangat itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan pandangan yang menukik lebih dalam. Inklusi keuangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kedaulatan bangsa.

“Uang adalah simbol kedaulatan. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, masyarakat masih bertransaksi menggunakan mata uang asing. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi persoalan jati diri dan kemandirian negara,” tegasnya.

Riau dengan karakter geografisnya yang unik terdiri dari wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan. Sehingga, Riau menghadapi tantangan tersendiri.

Lembaga keuangan tidak semua bisa menjangkau setiap pelosok. Tetapi, akses masyarakat harus tetap dijamin.

“Kami ingin memastikan, dari pesisir Rupat hingga pedalaman Kampar, semua warga Riau bisa menikmati layanan keuangan yang sama,” kata Abdi.

Menutup Kesenjangan
Pemerintah pusat menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 91 persen pada 2025. Target ini meningkat dari 80,51 persen tahun sebelumnya. Bagi Ab Syahrial, capaian itu bukan sekadar angka.

“Itu adalah tugas moral. Kami ingin memastikan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat,” ucap Abdi.

Riau mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,59 persen dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Riau ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun, ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan masih terasa.

“Gerakan inklusi keuangan ini hadir untuk menjembatani jurang itu. Kami ingin uang tidak hanya berputar di kalangan atas. Tetapi, uang juga mengalir ke akar ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan perempuan penggerak desa,” jelas Abdi.

Langkah Nyata
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2026, Pemerintah Provinsi Riau menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama. Beberapa langkah konkret telah disiapkan.

Pertama, digitalisasi keuangan daerah dengan penerapan transaksi non-tunai dan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Kedua, pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM, melibatkan perbankan daerah, fintech, dan lembaga keuangan syariah.

Ketiga, peningkatan literasi keuangan di pedesaan dan kalangan perempuan, lewat kerja sama OJK, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan Akses Keungan Daerah. Keempat, penguatan keuangan hijau dan syariah.

Hal ini sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon. Prestasi Riau dalam meraih Anugerah Aginata Syariah selama tiga tahun berturut-turut menjadi bukti keseriusan daerah ini dalam mengusung ekonomi hijau yang berkeadilan.

“FinExpo bukan sekadar ajang pameran. Tapi bagian dari strategi besar untuk menjadikan Riau provinsi inklusif yakni berdaya saing dan berkeadilan," ujar Abdi menutup sambutannya.

Riau yang Sejahtera
Pemerintah Provinsi Riau menargetkan kemiskinan turun di bawah 4 persen pada 2029, dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Untuk mencapai itu, literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci utama.

Masyarakat yang paham keuangan akan lebih mandiri. Masyarakat bisa mengelola pendapatan, menabung, berinvestasi, dan memanfaatkan pembiayaan produktif. Sementara, UMKM yang mendapat akses modal akan menciptakan lapangan kerja baru

“Kami siap bekerja sama dengan OJK, perbankan, fintech, perguruan tinggi, dan pelaku ekonomi daerah. Dengan semangat kebersamaan, Riau bisa menjadi provinsi dengan inklusi keuangan terbaik di Sumatera," harap Abdi.

Cerdas Finansial
Tepat tengah hari, sorak riuh pengunjung di Mal Ciputra belum juga reda. Di antara mereka, tampak pelajar, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga. Semua belajar mengenal keuangan dengan cara yang menyenangkan.

FinExpo 2025 menjadi simbol bahwa literasi dan inklusi keuangan bukan sekadar jargon pemerintah. Kegiatan ini adalah gerakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, adil, dan berdaulat ekonomi.

Dari desa hingga pesisir, dari pasar rakyat hingga ruang digital, Riau menapaki jalan menuju masa depan cerdas finansial. Dimana, kesejahteraan bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang dibangun bersama.