Plt Gubernur Riau Soroti Rendahnya Pajak Kendaraan, Dugaan Kebocoran Sistem Akan Dibongkar

RIAU1.COM -Pemprov Riau menyoroti rendahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahun. Diduga, terdapat persoalan serius dalam sistem pengelolaan dan aplikasi yang digunakan dalam pemungutan pajak tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Gedung Daerah, Kamis (5/3/2026), mengungkapkan, berdasarkan analisis grafik penerimaan pajak kendaraan, kenaikan pendapatan daerah tidak menunjukkan keseimbangan dengan peningkatan jumlah kendaraan yang beredar. Padahal, ratusan ribu kendaraan baru tercatat masuk ke wilayah Riau setiap tahun.

“Kalau dilihat dari grafik penerimaan pajak kendaraan, kenaikannya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Kendaraan terus bertambah, tetapi penerimaan pajaknya justru tidak meningkat secara signifikan. Bahkan, ada yang menurun,” katanya.

SF Hariyanto menilai kondisi tersebut menjadi tanda adanya persoalan yang harus segera ditelusuri. Salah satu dugaan yang muncul adalah kesalahan atau celah dalam aplikasi yang digunakan dalam sistem administrasi perpajakan kendaraan.

"Perbaikan sistem aplikasi tersebut juga pernah menjadi rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemungkinan adanya manipulasi data kendaraan melalui sistem aplikasi dapat menyebabkan potensi kebocoran penerimaan daerah," ujarnya.

Ia mencontohkan kemungkinan perubahan data kendaraan dalam sistem, seperti kendaraan yang seharusnya berstatus tertentu namun diubah menjadi status lain. Sehingga, hal ini memengaruhi besaran pajak yang dibayarkan.

“Ini harus kita telusuri. Jika ada kesalahan pada aplikasi atau sistem, tentu dampaknya sangat besar terhadap penerimaan daerah,” sebut SF Hariyanto.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, ia berencana menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam rapat itu, ia akan memaparkan data serta simulasi terkait potensi kebocoran penerimaan pajak kendaraan di hadapan para pimpinan daerah. 

Pemprov Riau berkomitmen untuk membongkar persoalan tersebut secara terbuka. Hal ini demi memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Nanti, saya akan rapat dengan Forkopimda. Data akan saya paparkan dan kita lihat bersama. Ini penting agar kita tahu apakah Riau benar-benar ingin memperbaiki sistem yang ada,” tegas SF Hariyanto.

Provinsi Riau memiliki potensi pendapatan yang besar. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai sekitar Rp8,2 triliun saat ini, ia meyakini masih banyak sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan.

“Saya yakin Riau ini daerah yang kaya. Potensi pendapatan kita besar. Hanya perlu dikelola dengan baik dan transparan,” pungkasnya.