Sekda Rohil saat Forum Satu Data Indonesia di Bagansiapiapi
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menghadapi penurunan anggaran dari Rp2,4 triliun menjadi Rp2,1 triliun pada 2026, sebab itu mendorong Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal mengingatkan seluruh OPD untuk tidak main-main soal data dalam penyusunan program.
Peringatan itu disampaikan saat membuka Forum Satu Data Indonesia di Bagansiapiapi, Kamis (27/11/2025), yang membahas penetapan daftar data dan rencana aksi SDI tahun 2026–2028 sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
"Data yang tidak akurat sering menjadi hambatan dalam pemenuhan program nasional, termasuk pembagian dana transfer pusat dan provinsi. Contohnya program MBG dan Koperasi Merah Putih yang membutuhkan data tepat. Penting kolaborasi dengan BPS karena data BPS digunakan dalam program pengentasan kemiskinan," kata Sekda.
Dia juga menyebutkan pengalaman pembahasan KUA PPAS yang berlangsung sampai pukul 03.00 pagi karena data ASN dan P3K tidak tersedia secara konkret.
Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan permohonan maaf dari Bupati karena sedang mengikuti kegiatan lain dan berdiskusi dengan tim BPK RI menjelang presentasi audit.
Ia meminta peserta tetap bersemangat karena data sektoral menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ia menekankan bahwa peran OPD sebagai produsen data harus ditingkatkan.
“Karena kenapa data ini waktu yang jadi pedoman ya dari puncak pusat sampai ke daerah. Jadi kemarin kita juga sudah melakukan sosialisasi Pak tadi ya. Yaitu nanti 2006 akan pelaksanaan sensus ekonomi,” ujarnya.
Sekda menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dibagi pakai antarinstansi.
Lalu dia menegaskan bahwa kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan berperan memperkuat SPBE, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekda menyebut data statistik harus digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di pusat dan daerah. Kemudian Sekda menambahkan bahwa Forum SDI Kabupaten Rokan Hilir menjadi wadah komunikasi dan koordinasi untuk pengambilan keputusan atas berbagai permasalahan penyelenggaraan SDI.
Sekda menjelaskan bahwa pengurangan TKD secara nasional berdampak pada APBD Kabupaten Rokan Hilir. Ia menyebut anggaran tahun 2025 berada pada angka 2,4 triliun dan tahun 2026 turun menjadi 2,1 triliun.
Selanjutnya Sekda meminta OPD mengikuti pagu Bappeda agar pembahasan RAPBD 2026 dapat selesai tepat waktu. Ia menyampaikan bahwa APBD harus disahkan sebelum tanggal 30. Jika lewat, Rohil dianggap tidak memiliki APBD dan akan menggunakan APBD 2025.*
