Sosialisasi pendampingan pelaksanaan Web Aksi Bangda Kemendagri di Rohil
RIAU1.COM - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar sosialisasi pendampingan pelaksanaan Web Aksi Bangda Kementerian dalam negeri (Mendagri).
Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melakukan simulasi terhadap aplikasi web Aksi Bangda sebagai platform terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi program pencegahan stunting berbasis data akurat.
Acara yang dibuka Plt.Kepala Bapperida Benny Hartedi ini berlangsung di aula rapat kantor Bapperida Rohil, yang di ikuti dari Bapperida, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas PMD, Kecamatan dan Dinas terkait lainnya. Serta mendatangkan Narasumber dari Pekanbaru.
Plt Kepala Bapperida Rohil, Benny Hartedi saat membuka acara menyampaikan bahwa dalam tiga tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan peningkatan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 14,7%, pada tahun 2023 naik menjadi 16,6%, dan pada hasil pengukuran tahun 2024 naik di angka 24,5%.
"Angka ini semakin menjauh melampaui target nasional 18% pada tahun 2024. Berdasarkan evaluasi tahun 2024, terdapat 5 indikator spesifik yang sudah mencapai target seperti cakupan kunjungan pertama ibu hamil (ANC K1,) tatalaksana gizi buruk, MPASI beragam, ASI eksklusif, dan stop BABS," kata Benny.
Lanjutnya, masih ada 7 indikator yang belum mencapai target, seperti minimal 6 kali kunjungan selama masa kehamilan (ANC K6), konsumsi TTD, PMT ibu hamil, pemantauan pertumbuhan balita, serta imunisasi. Bahkan, Rokan Hilir masih berada pada peringkat ketiga tertinggi dengan jumlah keluarga berisiko stunting.
Benny Hartedi berharap untuk intervensi percepatan penurunan stunting diharapkan peran Kecamatan, Puskesmas, PLKB, dan Desa sejalan dengan kebijakan percepatan penurunan stunting. Kini kecamatan memegang peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak koordinasi, pengawasan, dan pendampingan di lapangan.
"Selain itu, pemerintah kecamatan perlu menyusun penganggaran dalam RKPD 2026 untuk kegiatan penunjang kesekretariatan stunting di kecamatan. Hal ini penting agar fungsi koordinasi berjalan efektif. Di sisi lain, kita juga harus mendorong penggunaan dana desa serta memastikan peran aktif desa dalam upaya penurunan stunting, baik melalui posyandu, peningkatan gizi keluarga, maupun pembangunan sarana pendukung," sebut dia.
Keberhasilan program penurunan stunting terang Benny Hartedi sangat bergantung pada kedisiplinan input data ke dalam Web Aksi Bangda. Data yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dasar perencanaan yang efektif. Sebaliknya, kelasnya lagi, data yang terlambat atau tidak valid akan menghambat intervensi dan berisiko menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap operator, verifikator, hingga camat harus benar-benar berkomitmen menjaga kualitas data.
"Upaya menurunkan angka stunting bukanlah tugas ringan. Tetapi dengan semangat kebersamaan, komitmen yang kuat, dan kolaborasi seluruh pihak-pemerintah daerah, kecamatan, Puskesmas, PLKB, OPD teknis, lembaga swasta, hingga masyarakat, saya yakin kita mampu membawa perubahan besar. Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk menjadikan Rokan Hilir semakin baik, dengan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," pungkasnya.*
