Sekda Rokan Hilir di Rakernas APKASI
RIAU1.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H. Fauzi Efrizal, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Kehadiran Sekda Fauzi Efrizal didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotiks) Rohil, Mursal, serta Kabag Tata Pemerintahan (Tapem), Roby Kurniawan.
Kehadiran delegasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelaraskan program daerah dengan visi nasional. Rakernas XVII APKASI tahun 2026 ini mengusung tema besar "Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera".
Acara ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 18 hingga 20 Januari 2026, dan dihadiri oleh 416 Bupati dari seluruh penjuru Indonesia.
Dalam keterangannya di sela acara, Sekda Rohil Fauzi Efrizal menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistaman, pada sesi pembukaan malam ini.
"Malam ini saya mewakili Bapak Bupati Rohil H. Bistaman untuk menghadiri pembukaan Rakernas XVII APKASI. Sesuai agenda, pada acara puncak besok, Bapak Bupati H. Bistaman dijadwalkan akan hadir langsung mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini," ujar Fauzi Efrizal.
Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa Rakernas ini menjadi momentum strategis bagi setiap kabupaten untuk memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan pusat, khususnya terkait program Asta Cita demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk di Rokan Hilir.
Acara Rakernas XVII APKASI ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan di masa depan.
Selama kegiatan berlangsung, para kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten akan membahas berbagai isu krusial, mulai dari optimalisasi potensi daerah hingga sinkronisasi anggaran pembangunan yang sejalan dengan target pemerintah pusat.*
