Menu MBG di Batam
RIAU1.COM - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Batam menuai sorotan dari sejumlah orang tua murid. Mereka menilai menu kering yang dibagikan belum memenuhi ekspektasi peningkatan gizi anak, khususnya bagi siswa sekolah dasar.
Keluhan tersebut muncul setelah pada hari pertama pembagian, siswa menerima menu berupa biskuit, jagung, dan kurma. Sejumlah orang tua mempertanyakan apakah komposisi tersebut sudah memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) anak usia SD, serta bagaimana standar minimal gizi yang ditetapkan pemerintah pusat selama Ramadan.
Sejumlah orang tua berharap ke depan ada transparansi lebih rinci mengenai standar gizi minimal, perhitungan angka kecukupan gizi anak usia SD, serta komposisi belanja bahan makanan dalam setiap porsi MBG. Mereka menilai keterbukaan informasi penting agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa benar-benar tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, menjelaskan bahwa selama Ramadan menu yang dibagikan memang berbentuk makanan kering agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Komposisi menu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami di daerah hanya melaksanakan sesuai pedoman yang berlaku,” ujar Defri yang dimuat Batampos.
Ia menyebutkan, anggaran bahan makanan telah ditentukan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Skema pembelanjaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan sesuai realisasi pengeluaran yang dibuktikan dengan nota pembelian yang sah.
“Jadi bukan sistem paket. Semua sesuai belanja riil dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Terkait komposisi gizi, Defri mengatakan penyusunan menu telah melalui ketentuan yang dirancang pemerintah pusat. Namun ia tidak merinci secara spesifik persentase alokasi anggaran untuk protein, karbohidrat, maupun buah dalam setiap porsi.
Menurut dia, penyediaan menu kering selama Ramadan memiliki tantangan tersendiri. Selain harus memenuhi nilai gizi, makanan juga tidak boleh mengandung bahan pengawet maupun termasuk kategori ultra-processed food (UPF). Di sisi lain, pelaksanaan program juga harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki izin resmi.
“Menjaga keseimbangan antara kualitas gizi, daya tahan makanan, dan keterlibatan UMKM itu tidak mudah. Tapi kami terus evaluasi agar semakin baik,” katanya.
Menjawab pertanyaan apakah menu hari pertama seperti biskuit, jagung, dan kurma telah melalui kajian ahli gizi, Defri menegaskan bahwa seluruh menu yang didistribusikan merujuk pada standar yang telah ditetapkan secara nasional.
Ia memastikan setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi. Orang tua murid yang ingin menyampaikan aduan dapat langsung mendatangi SPPG setempat. Jika tidak mendapat tanggapan, laporan dapat diteruskan ke koordinator wilayah maupun melalui layanan pengaduan Badan Gizi Nasional di nomor 127.
“Semua laporan pasti kami tindak lanjuti melalui evaluasi internal. Tujuan program ini tetap sama, yaitu mendukung pemenuhan gizi anak sekolah,” tegasnya.*
