Demo Buruh Tolak UMP/Beritasatu.com
RIAU1.COM - Aksi unjuk rasa atau demo penolakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (29/12/2025), di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Ribuan buruh turun ke jalan menolak penetapan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Kepolisian memastikan aksi tersebut tidak disertai penutupan jalan, meski potensi kepadatan lalu lintas tetap diantisipasi. Ada 370 polisi lalu lintas yang dikerahkan untuk mengatur lalu lintas seputar demo.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyatakan hingga saat ini belum ada rencana penutupan akses jalan di sekitar lokasi aksi. Namun, kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Jika massa aksi mulai memadati kawasan, arus kendaraan akan dialihkan melalui Jalan Merdeka Selatan sisi utara. “KSPI aksi dan ke PTUN juga,” tegasnya yang dimuat Beritasatu.com.
Penolakan terhadap angka UMP sebesar Rp 5.729.876 muncul karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI menilai indeks kenaikan yang digunakan sebesar 0,75 terlalu rendah dan berpotensi menurunkan daya beli pekerja.
Serikat buruh juga membandingkan besaran UMP Jakarta dengan wilayah industri di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, yang tercatat lebih tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat penolakan penetapan upah minimum tersebut.
“Kami menolak. KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75,” ujar Said pada Jumat (26/12/2025).
Aksi hari ini menjadi bagian dari rangkaian tekanan buruh terhadap pemerintah daerah dan pusat agar kembali membuka ruang pembahasan UMP. Situasi lalu lintas di sekitar Istana Merdeka diperkirakan berpotensi mengalami kepadatan, terutama pada jam-jam mobilisasi massa.
Masyarakat yang memiliki aktivitas di kawasan tersebut diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
“Belum ada rencana penutupan jalan. Rekayasa lalu lintas kami sifatkan situasional, bergantung pada volume peserta aksi,” ujar Komarudin saat dikonfirmasi, Senin.
Komarudin menjelaskan, personel lalu lintas masih tersebar dalam rangka pengamanan Operasi Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, sebanyak 370 petugas Direktorat Lalu Lintas dikerahkan khusus untuk menjaga kelancaran arus kendaraan selama aksi berlangsung. Hari ini, ada 1.500 personel yang bertugas di berbagai pos pengamanan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa aksi penolakan UMP hanya dipusatkan di Istana Merdeka. Ia memperkirakan sekitar 1.000 peserta akan turun pada hari ini, sementara jumlah tersebut diprediksi meningkat signifikan pada puncak aksi Selasa (30/12/2025), dengan target mobilisasi mencapai 10.000 kendaraan bermotor.
“Istana saja, tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember bisa 10.000 motor,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Ahad (28/12/2025).
Said menegaskan, pihaknya tidak akan menggelar aksi di DPR karena fokus tuntutan adalah mendesak pemerintah mengkaji ulang penetapan UMP Jakarta 2026.*
